MAKI Sumbagsel: Diduga Ada Mafia Tanah Gentayangan Di BPN Kota Palembang

ILUSTRASI SERTIFIKAT TANAH. FOTO/NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Advokat Jati Kusuma selaku kuasa hukum Elly Chusniati meminta penjelasan dari Irwasda Polda Sumsel mengenai kelanjutan perkara dugaan keterangan palsu yang diduga dilakukan oleh terlapor Halwani.

Dimana perkara ini sudah di terbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan No. 17/1/2019 Diskrimum tanggal 23 Januari tahun 2019.

Selaku kuasa hukum “Jati Kusuma” meminta penjelasan tentang status SPDP No. 17 itu, apakah sudah P-21 atau belum. Karena sudah hampir 2 (dua) tahun belum juga ada tanda – tanda akan ditindak lanjuti.

Berawal dari jual beli tanah antara Elly Chusniati “pelapor” dan pemilik SHM No. 1876/1980 Maludin Bin Mahidin di hadapan Notaries Robert Tjahja Indra dengan 6 Akta Jual Beli (AJB) dengan luas tanah 125.325 m2 pada tahun 1983 sampai dengan 1993.

Kemudian pada tahun 1996 Elly Chusniati menerima ganti rugi tanah untuk jalan lintas barat kota Palembang seluas 27.310 m2 dari tim 9 dimana BPN menjadi saksi ganti rugi tanah tersebut.

Ganti rugi tanah ini di laporkan oleh Lahmudin ke aparat hukum dengan tuduhan menggunakan AJB palsu. Putusan Kasasi dari Makamah Agung RI No. 1031/Pid/2005 tanggal 25 Oktober 2005 memvonis Vrusprak atau tidak terbukti.

Atas putusan vruspraak tersebut Elly Chusniati melaporkan Lahmudin Bin Maludin melanggar pasal 242 Kuh Pidana di Mabe Polri tanggal 11 September 2015. Elly melaporkan Lahmudin karena beberapa orang yg membeli Kavling di atas tanah yg di beli Elly dari Lahmudin ditolak BPN saat akan balik nama atas nama mereka.

“Suami saya Anwari F. Hasbi berkirim surat kepada BPN meminta penjelasan masalah warkah tanah 1876/1980 yang telah diserahkan ke BPN untuk proses pemecahan sertifikat”, ucap Elly.

“BPN menjawab bahwa warkah itu diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumsel”, ucap Elly.

Atas jawaban BPN ini, Elly melalui kuasa hukumnya melaporkan Ditreskrimum Polda Sumsel ke DivPropam Mabes Polri, 23 Nopember 2015. Jawaban DivPropam Mabes Polri menyatakan, terhadap asli SHM 1876/1980 telah diserahkan atau di pindah tangankan oleh Kasi Hak tanah dan Pendaftaran ke “Ir. AJS”.

Penyerahan tersebut didasari surat AJS tertanggal 9 Oktober 2013 kepada Kakan BPN Kota Palembang. Dan pengakuan “RH alias A” pengusaha top Palembang, bahwa SHM 1876/1980 ada dalam penguasaanya.

Dalam hal ini BPN mengadu domba Ny.Elly vs Direskrimum Polda Sumsel.
Menurut Kuasa Hukum Elly, “Jati Kusuma”, rentang 2013 sampai dengan 2018 “H” Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Palembang memindah tangankan asli SHM 1876/1980 ke fihak ketiga. Padahal SHM tersebut sudah diwarkahkan dan jadi arsip BPN dan akan dimatikan .

Selanjutnya hasil penyelidikan Div Provam Mabes Polri, bahwa pada tahun 1996 telah di ganti rugi sesuai dengan keterangan Elly seluas 27.310 Ha. Namun anehnya tidak di catatkan atau di kurangi dari luas sertifikat awal seluas 125.325 Ha.

“Dengan hilangnya asli SHM 1876/1980 yang di warkahkan Elly ke BPN Kota Palembang, mungkin saja terbit SHM asli tapi palsu yang bisa di salah gunakan untuk mencaplok tanah yang berbatasan dg SHM itu seluas 27.310 m2”, ucap Jati kembali.

“Anehnya lagi BPN kota Palembang infonya menyatakan SHM 1876/1980 masih tersisa 42.288 m2 padahal seharusnya masih tersisa 42.288- 27.310 n2 = 14.978m 2 namun dalam buku tanah masih terdaftar 42.288 m2 yang diduga akan dipergunakan mafia tanah mencaplok tanah berbatasan”, ucap Jati selanjutnya.

Terkait laporan pidana terhadap Lahmudin bin Maludin yang diduga melanggar pasal 242 Kuh Pidana. Lahmudin menjalani masa penahanan dari 8 September 2017 s/d 18 Desember 2017 namun di bebaskan oleh PN Palembang dengan alasan kadaluarsa.

Elly melalui kuasa hukumnya menggugat Polda Sumsel No. Perkara 90/Pdt.G/2019/PN.Plg. Gugatan ini terkait dengan tugas Polda Sumsel sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Tanah.

Deputy MAKI Sumsel menanggapi derita yang di rasakan Elly dan keluarganya, “Putusan Kasasi vrispraak tahun 2005 harusnya menjadi acuan bahwa status tanah sertifikat 1876/1980 adalah milik Elly dan tidak bisa di ganggu gugat”, ucap Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

“Tindakan oknum BPN yang memindah tangankan Sertifikat tersebut ke pihak ketiga merupakan tindakan mafia tanah dan bekerjasama dengan berbagai fihak”, ucap Feri kembali.

“Seandainya tanah seluas 27.310m2 di jadikan alat SHM mencari tanah, bisa di bayangkan jumlah keuntungan yang didapat, harga terkini kira – kira 5.000.000/m2 maka duit haram yang didapat bisa mencapai 136 milyar rupiah”, pungkas Deputy MAKI Sumbagsel. Rilis tersebut diterima Media Online Transformasinews.com  melalui WhatsApp   (Fk/Ar)

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin