MAKI Sumbagsel:  6 Temuan BPK RI TA 2018 Di Ogan Ilir Masuk Gedung Kejati Sumsel

Tiem MAKI Sumbagsel: Darikiri ke kanan: (Boni Balitong Tim Investigasi, Ir.Fery Kurniawan Deputy dan Ir.Amrizal Aroni, M.Si Koordinator}. Dok.Foto: Transformasinews.com/Boni Balitong.

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Tahun Anggaran 2018 kabupaten Ogan Ilir dalam penggunaan anggaran belanja di temukan di LHP BPK RI kabupaten Ogan Ilir  TA 2018 yaitu mengenai Klarifikasi Penganggaran Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Hibah pada Enam OPD di senyalir dalam penggunaannya Tidak Tepat  yang di lakukan oleh  Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada TA 2018.

Adapun enam temuan tersebut, Masyarakat Anti Korupsi  Sumbagsel menjelaskan  yaitu    berupa penggunaan dana hibah 2018, Belanja Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD , Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Inspektorat Daerah Sebesar , Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman ,  Belanja Listrik untuk Tagihan Listrik PDAM Ogan Ilir Tidak Tepat,  Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Tidak Tepat , Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah  Tidak Tepat,” ujar Ir Fery Kurniawan Deputy MAKI Sumbagsel .

Lanjut Fery ,” sebenarnya masalah itu sudah kami konfirmasi sebelumnya kepada bupati dan sekda secara tertulis dan via wa  beberapa bulan yang lalu yang tanda tangani dari MAKI Sumbagsel, BARETA INDONESIA DAN INDOMAN ,tapi tidak ada jawaban sedikit pun sampai berita ini kami naikkan,” katanya.

Salah satu hasil pemeriksaan anggaran dan realisasi belanja daerah secara uji petik diketahui terdapat anggaran belanja barang, berupa belanja modal dan Belanja Hibah yang di senyalir tidak tepat dengan penjelasan sebagai berikut, Realisasi Belanja Modal dan Belanja Hibah pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp. 1.5 M Tidak Tepat.

Adapun temuan di lingkungan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Tahun 2018 lalu adanya penyaluran hibah tidak tepat berdasarkan aturan yang berlaku.

Hibah tersebut yang secara uji petik  menurut Fery telah di temukan oleh lembaga audit negara ini yaitu Belanja Modal –Pengadaan Mobil Ambulance  Institut Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN) yang nilainya hampir mencapai setengah Miliar.

Kemudian menyinggung juga terkait Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 1 M lebih , Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban Belanja Hibah diketahui terdapat anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa uang tunai pada Sekretariat Daerah bukan di PPKD tidak tepat sebesar Rp. 1 M lebih tersebut.

“ Adanya penggunaan anggaran Hibah tersebut yaitu  untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’anKegiatan MTQ yang berlangsung pada tanggal 27 April s.d 4 Mei 2018 selama 8 hari dan diikuti oleh tiap kecamatan di Ogan Ilir,  Anggaran Atas pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah memberikan hadiah kepada para pemenang dan pembina sebesar Rp. 6 ratus juta lebih dan realisasi pemberian honor atas kegiatan MTQ sebesar Rp. 84 juta lebih ,dari pemberian hibah kepada kedua kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2018 di nyatakan oleh BPK RI  tidak tepat pada Belanja Hibah/Uang foksi nya karena anggaran tersebut harus untuk Diberikan kepada Masyarakat semestinya,” tegas Deputy MAKI Sumbagsel.

Selanjutnya  Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada musim haji Tahun 2018 telah memberikan bantuan berupa uang kepada calon jamaah haji di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 240 orang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00,uang tersebut Pemberianya secara hibah dalam bentuk uang,adanya poin kesalahan dalam pemberian hibah kepada mereka calon haji waktu itu yaitu penganggarannya melalui SKPD ( OPD ) lainnya dalam hal ini Sekretariat Daerah bukan melalui PPKD yang semestinya,” ujar Fery bersama tiem MAKI Propinsi Sumatera Bagian selatan.

Moment memberi santunan kepada anak yatim dan uang akomodasi dan transport panitia sebesar Rp. 78.500.000,00, Santunan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp62.500.000,00 yang diberikan kepada 250 orang anak yatim  serta bantuan uang untuk akomodasi dan transportasi sebesar Rp. 16.000.000,00 yang diberikan kepada panitia di 16 kecamatan yang terdiri dari 10 orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,00.

Mengutip keterangan BPK RI ,Tiem MAKI Sumbagsel  mengatakan bahwasanya Anggaran dan realisasi Belanja Hibah uang secara tunai pada SKPD (OPD) Sekretariat Daerah untuk kegiatan Peningkatan Syiar Agama sebesar Rp78.500.000,00 atas pembayaran honor dan akomodasi tidak tepat,karena menurut keterangan BPK RI Pembayaran tersebut lebih tepat dianggarkan di PPKD atau dalam bentuk kegiatan Belanja Barang/Jasa di SKPD (OPD). Adapun untuk pemberian hadiah atas suatu prestasi dapat dianggarkan di SKPD (OPD) pada mata anggaran Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Belanja Barang dan Jasa,” kata tiem MAKI Sumsel kepada wartawan.

Selain itu Tiem MAKI Sumbagsel juga akan desak pihak jaksa tinggi Sumsel untuk menindaklanjuti lima masalah lainnya yaitu  Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp. 6 ratus juta Tidak Tepat berupa Pekerjaan Pembuatan Billboard dilaksanakan oleh CV ASa ,Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Inspektorat Daerah Sebesar Rp. 100 juta lebih Tidak Tepat, Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang nilainya Rp. 2 M lebih ,  Belanja Listrik untuk Tagihan Listrik PDAM Ogan Ilir Tidak Tepat,  Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Tidak Tepat , Penganggaran Belanja Barang/Jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah  Tidak Tepat.

Kemudian koordinator MAKI Sumbagsel mengatakan“ hasil audit ini di duga tidak di tindak lanjuti oleh Bupati selaku kepala dan daerah dan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD yang mana janji nya tertuang dalam lhp ini tahun 2018,jadi sangat kental sekali jika di liat dari sisi hukum dalam uu BPK RI No 15 /2004 pasal 26 ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang di sampaikan melalui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam pasal 20 di pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp.500 juta ,” tegas Ir .Amrizal Aroni, M.Si

Penulis: Redaksi Boni Belitong (LHP Ogan Ilir BPK RI TA 2018 )

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin