MAKI Sorot Sanksi Hukum Dalam MoU Kejari Dan Pemkab Musi Banyuasin

Feri Kurniawan Deputi MAKI Sumbagsel 

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG  – Upaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyusin untuk menindaklajuti temuan BPK RI beberapa waktu yang lalu telah melaku MoU dengan pihak kejaksaan negeri Musi Banyuasin untuk mendorong pengembalian kerugian negera dalam tahun anggaran TA 2018 dan TA 2019

Menurut Deputi MAKI Sumbagsel  mengatakan , ”dari audit BPK RI Kabupaten MUBA TA 2018 adanya kekurangan volume 33 paket pekerjaan belanja modal pada 4 OPD sebesar Rp. 1.798.329.522,99, sementara itu dalam urusan pinjaman dari SMI dalam pekerjaannya di temukan Kekurangan volume  pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang sebesar Rp.3.145.075.240,80, kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp.3.642.992.353,30 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum di pungut sebesar Rp.2,612.810.402,12,” ujar Ir Feri Kurniawan kepada wartawan.

Selanjutnya “Mengutip dari LHP BPK RI kabupaten MUBA TA 2019, Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan belanja modal pada lima OPD, yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 18.814.828.991,55 dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan pada Ruas Jalan Desa Mendis Menuju Desa Muara Medak Sebesar Rp. 737.373.617,52 dan Denda Keterlambatan Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp. 2.123.035.296,49  “ pungkasnya

Dalam Upaya penyelamatan keuangan negara yang dilakukan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) terus bergulir.

Dua bulan usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Pemkab Muba dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba, jadi Kejari Muba telah mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,4 miliar.

Sebelumnya kejari Muba  ,Suyanto SH melalui Melalui Kasi Datun mengatakan “Tahun ini Dinas PUPR menyerahkan kuasa khusus ke kita sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2018 dan 2019,” ujar  Ellyas Mozart Z Situmorang, SH, Rabu (12/8/2020).

Dari MoU itu, sambung Ellyas, pihaknya mengirimkan surat pemanggilan kepada seluruh rekanan yang sebelumnya menerima kelebihan bayar hasil LHP BPK RI lantaran pekerjaan kekurangan volume.

“Ada beberapa rekanan yang telah memenuhi panggilan. Hasilnya, uang negara yang telah kembali saat ini sebesar Rp. 2,4 miliar berasal dari 20 rekanan. Dari jumlah rekanan itu, ada yang mengembalikan penuh, ada juga yang mencicil,” jelas dia.

Untuk rekanan yang belum memenuhi panggilan, sambung Ellyas, pihaknya akan mengirimkan surat kembali dan diharapkan para rekanan untuk kooperatif dalam pemenuhan kewajiban pengembalian uang negara.

“Rekanan belum hadir kami undang kembali. Besar harapan kami adalah itikad baik pihak rekanan, karena menjadi kewajiban mutlak untuk dikembalikan setelah adanya temuan dari BPK RI,” terang dia.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Muba, Herman Mayori, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan menyambut baik apa yang telah dilakukan Kejari Muba melalui Bidang Datun.

“Kita sangat memapresiasikan, dalam waktu singkat sudah dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 2,4 miliar. Harapan kita kedepan semua ini dapat selesai seluruhnya sesuai target yang ada,” tandas dia.

Sekedar informasi, jumlah total kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan yang terjadi di pada Dinas PU PR Muba yakni sebesar Rp. 19 miliar dari 130 paket pekerjaan. Hal itu berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumsel tahun 2019 dan 2018.

Pandangan MAKI paparan dan pernyataan dari pihak terkait dengan ada MoU ini, sebagai kontrol sosial sangat menjunjung tinggi proses mengembalian kerugian negara, tapi awas jangan sampai melupakan kaidah dan aturan hukum yang tercantum UU BPK RI No 15 Tahun 2004, karena segala keterlambatan itu senyalir perbuatan sengaja dilakukan oleh mereka  untuk mengembalikan uang negara tanpa mengindahkan rekomendasi tertulis di LHP  BPK RI ” kata Deputi MAKI Sumbagsel

‘Harapan kami untuk Datun kejari Musi Banyuasin selaku penegak  hukum harus tegas dan jeli, yang menjadi pertanyaan besar  kami dari MAKI, apakah MoU itu mentaati apa yang termuat dalam aturan main BPK RI  No 15 Tahun 2004 yaitu pasal 20 ( ayat 1 s/d 4 ) dan pasal 26  ( ayat 2 ), dan apakah sanksi hukum untuk mereka yang terlambat pembayaran kerugian ini ” ujar Feri Kurniawan.

 Lanjut feri ,” untuk  menjatuhkan sanksi bukanlah kewenangan BPK, namun lembaga ini  hanya akan melaporkan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti setelah melewati beberapa tahap peringatan. Jika tidak ada respon, BPK akan melaporkannya ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti. ( boni belitong)