MAKI: Pembangunan Lanjutan Masjid Sriwijaya Setelah Penetapan Tersangka

TRANSFORMASINEWS.COM PALEMBANG – Proses penyelidikan dugaan korupsi pembangunan masjid Sriwijaya Jakabaring sudah dimulai Pidsus Kajati.

Dimana, pembangunan awal masjid Sriwijaya menggunakan dana hibah tahun 2016 dan 2017 dengan total dana hibah Rp130 miliar. Penimbunan lokasi dan konstruksi beton sampai rangka atap didanai dengan dana hibah ini.

Hal itu terungkap dari informasi bendahara masjid yang sekarang menjadi Ketua Yayasan pembangunan masjid Sriwijaya.

Namun, dari visual lokasi Masjid Sriwijaya saat ini terkesan belum sesuai dengan pelaksanaan kontrak. Penimbunan dan kontruksi rangka beton sampai dengan cor lantai sementara kolom dan atap beton belum terlaksana.

Menurut auditor BPK RI, terdapat potensi kerugian negara berkisar pada nominal Rp. 23 miliar ut termint tahap 1, 2 dan 3. Sementara, termint 4, 5 dan 6 belum dihitung. Berbeda dengan hitungan Polsri yang menyatakan kerugian negara hanya kurang lebih Rp.900 juta.

Sementara itu, Yayasan Masjid Sriwijaya hingga saat ini belum membuat pertanggung jawaban penggunaan dana hibah hingga saat ini. Pertanggung jawaban untuk dua kali penerimaan dana dalam dua tahun berturut-turut.

Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya dan bendahara, harusnya sudah membuat laporan pertanggung jawaban berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan yang dihitung oleh BPK RI setelah 1 tahun penerimaan hibah berdasarkan audit 2017 dan audit 2018 yang di audit BPK RI selaku lembaga yang berhak menghitung penggunaan dana hibah.

Namun, entah kenapa tiba-tiba Polsri turut menghitung kembali hasil audit BPK RI yang sudah inkrah untuk tahun 2016. Sementara audit hibah untuk tahun 2017 hingga saat ini belum di audit oleh BPK RI.

“Mengapa Polsri menghitung biaya pembangunan, sementara audit BPK RI sudah ada untuk tahun hibah 2016”, tanya Deputy MAKI Sumsel, Ir. Feri Kurniawan, Jum’at (23/10/20).

“Harusnya BPK RI menghitung terlebih dahulu untuk pertanggung jawaban dana hibah 2017 selaras dengan dana hibah yang telah di berikan sebesar Rp.130 miliar. Sehingga, hasilnya digunakan untuk mengklaim kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya,” ucapnya.

Hasil analisis Polsri tidak dapat digunakan pihak Kejaksaan sebagai acuan kerugian negara karena bukan atas permintaan Institusi hukum.

“Kita berharap proses penyelidikan perkara dugaan korupsi pembangunan masjid Sriwijaya ditingkatkan ke proses penyidikan hingga penetapan tersangka agat pembangunan masjid Sriwijaya dapat di lanjutkan”, pungkasnya. (FB/B.Suwarno)