MAKI Minta Presiden Copot HM Prasetyo Dari Jaksa Agung

Tanpak  dua orang pihak tergugat satu Kejaksaan agung sedang berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman seusai Sidang Prapid ke 5 terkait kasus hibah sumsel 2013 yang belum tuntas menjerat aktor utamanya dan fihak lain yang terlibat (03/07/19).

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA –  Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Presiden Joko Widodo segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Menurutnya, pergantian Prasetyo tak perlu menunggu menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2019 nanti.

Pasalnya, banyak kasus korupsi yang mangkrak selama Prasetyo memimpin Korps Adhyaksa.

Jaksa Agung M Prasetyo cukup sudahi pengabdiannya yang mengecewakan dan harus diganti dengan yang lebih baik,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2019).

Menurutnya, adanya perkara korupsi yang sebelumnya jalan ditempat alias mangkrak, dan setelah digugat praperadilan, kasus itu jalan kembali dalam prosesnya.

MAKI menyesalkan lambannya Kejagung karena adanya 3 perkara diatas kemudian berjalan setelah digugat. Kesannya seperti orang pemalas yang akan baru bekerja setelah dicambuk,” jelasnya.

Untuk itu kedepannya diperlukan Jaksa Agung yang integritas moral tinggi, jujur dan berani.

Sebelumnya diketahui, MAKI mengajukan 10 gugatan Praperadilan dengan lawan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rangka hadiah parcel lebaran 2019 telah disidangkan sejak Senin 1 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari 10 perkara yang telah disidangkan, MAKI telah menang atau setidak-tidaknya tujuan praperadilan telah tercapai, yaitu perkara yang mangkrak kemudian berjalan kembali sebanyak 3 perkara yaitu, pertama, perkara dugaan korupsi Hibah Sumsel terkait mantan Gubernur Alek Nurdin yang telah mangkrak 6 bulan akhirnya Kejagung melakukan kegiatan pemeriksaan ahli keuangan negara dan nampaknya ini adalah saksi ahli terakhir untuk menyusun berkas perkara.

Baca Juga Berita Terkait: http://www.transformasinews.com/boyamin-saiman-jaksa-agung-dan-jampidsus-harus-konsekuen-terhadap-kasus-korupsi-dana-bansos/

Kedua, perkara Bety Halim dugaan korupsi Dapen Pertamina akhirnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Padahal sebelumnya mangkrak sekitar 6 bulan tidak dilimpahkan ke pengadilan padahal berkas sudah selesai.

“Ketiga, perkara Dugaan Korupsi Hibah Dana Banjir Pemkot Manado yang terkait dengan Walikota Manado telah menetapkan Tersangka sejumlah orang oknum pejabat di Pemkot Manado yang sebelumnya Penyidikan umum tidak ada Tersangka telah berlangsung hampir 10 bulan,” ujar Boyamin.

Sementara, lanjut dia, untuk 7 perkara lain nampaknya tetap mangkrak meskipun sudah digugat. Dan sekarang persidangan praperadilan masih berjalan dan putusan akan dibacakan minggu depan.

Meskipun telah tercapai tujuan Praperadilan sebanyak tiga perkara, MAKI tetap menyesalkan Kejagung yang lamban menangani perkara korupsi hingga mangkrak melebihi masa daluarsa seperti kasus Cesie Bank Bali dan kasus Kredit Macet Mandiri di PT Lativi.

Inilah 10 daftar gugatan Praperadilan MAKI lawan Jaksa Agung :.

1. Cesie Bank Bali, mangkrak sejak 2005 atas Tersangka Tanri Abeng dan Rudi Ramli.

2. Kredit Macet Bank Mandiri di PT Lativi dg Tersangka Abdul Laitef dkk, mangkrak sejak 2007.

3. Indosat IM2 dg Tersangka Jhoni Swandi Sjam, korporasi Indosat Tbk, IM2 dkk, mangkrak sejak 2013.

4. Kondensat Tersangka Honggo Wendratno, Raden Priyono dan Djoko Harsono, mangkrak sejak 2018 padahal perkara sudah dinyatakan lengkap ( P21) namun tidak kunjung diterima penyerahan tahap 2 oleh Jaksa Penuntut Umum .

5. Hibah Sumsel yang terkait dengan mantan Gubernur Alek Nurdin, penyidikan sudah berlangsung 2 tahun namun belum ditetapkan tersangkanya.

6. Hibah Pemkot Manado terkait Walikotanya, penyidikan sejak September 2018 namun hingga kini belum ditetapkan Tersangkanya dikarenakan pejabat tinggi pemkot Manado pindah partai yg terafiliasi.

7. Kasus Pertamina Pembelian Blok Minyak Manta Gumy Australia tersangka Genades Panjaitan belum dilimpahkan pengadilan tipikor padahal yg lain sudah disidangkan termasuk Karen Agustiawan mantan Dirut Pertamina. Perlakuan istimewa thd Tsk Genades Panjaitan diduga intervensi penguasa.

8. Kasus korupsi Dapen Pupuk Kaltim, tersangka Wicaksono belum ditahan padahal tersangka2 yg lain sudah ditahan dan proses ke Pengadilan Tipikor. Perlakuan berbeda thd Tersangka Wicaksono diduga adanya intervensi penguasa.

9. Kasus Dapen Pertamina dg Tersangka Bety Halim tidak ditahan rutan, padahal tersangka lain Edward Suryajaya dan Helmi Kamal Lubis sudah ditahan dan sudah vonis pengadilan tipikor.

10. Kasus Victoria Securitas, tersangka Susan Tanojo, Syafrudin Temenggung dkk mangkrak sejak 2017 bahkan tersangkanya sebagian besar kabur keluar negeri namun tidak ada upaya sidang in absentia, diduga kasus ini intervensi tingkat tinggi.

Sumber: AKURAT.CO

Posted by: Admin