MAKI: Langkah Staff Ahli Kapolri Lapor ke KPK Terkait Perkara Dugaan Korupsi di OKU Timur Sudah Tepat

Tim Pengacara H.Rusman melaporkan Kanda Budi ke kapolres oku timur pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, terkait beredarnya berita-berita yang bersumber dari kanda budi LSM LAI Oku Timur.

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Staf Ahli Kapolri Nur Kholis, S.H, M.H. mempertanyakan Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati  Sumsel)  terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kabupaten OKU Timur dari dana APBN Tahun 2018.

“H.Rn” yang diduga pelaku utama dalam perkara  ini masih menghirup udara bebas dan seakan tak tersentuh.

Staf Ahli Kapolri “Nur Kholis, S. H M.H” berjanji akan melaporkan dugaan Korupsi Dana Desa ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila pihak Kejati Sumsel tidak serius menanganinya

Dinyatakan pula oleh Kanda Budi dari Aliansi anti Korupsi OKU Timur, “Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten OKU Timur “H. Rn” terkesan dan terlihat tidak merasa  bersalah dengan dugaan pemotongan Dana Desa sebesar Rp. 6 miliar yang diduga dilakukanya.

Rn menanggapi tuduhan ini dengan santai tanpa beban yang disinyalir karena kedekatanya dengan Bupati OKU Timur.

Bupati OKUT sampai saat ini belum berniat menon jobkan H. Rn selaku Kadin PMD OKU Timur. Walaupun dugaan korupsi ini sudah menjadi viral dan menjadi ocehan masyarakat.

Terkait dugaan kasus Korupsi Dana Desa APBN Tahun 2018 ini,  Staf ahli  Kapolri “Nur Kholis S.H M.H”, kembali angkat bicara.dan mengatakan ia akan membawa perkara ini Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  bila  Kejati Sumsel main-main dalam menangani dugaan korupsi ini.

Nur Kholis juga mendesak  Kejati Sumsel mempercepat proses hukum dugaan korupsi ini dan menetapkan H. Rn sebagai tersangka, Nur Kholis juga mengatakan pasti membawa kasus ini ke KPK apalagi bila alat  bukti dan data sudah lengkap dan tidak ada lagi alasan Kejati Sumsel untuk tidak memproses dan menetapkan tersangka, tegas Nur Kholis yang hadir di Palembang, Sabtu (23/2/2019).

Pihak Kejati Sumsel harus memanggil oknum H. Rn secara resmi sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka menindak lanjuti perkara Korupsi. Namun sampai saat ini proses pengungkpan dugaan korupsi Dana Desa APBN 2018 Kabupaten OKU Timur ini terkesan jalan di tempat.

Para Kades dan para Camat mengaku dalam tiga kali pencairan Dana Desa Kabupaten OKU Timur untuk 305 Desa 20 Kecamatan dimintai puluhan juta rupiah setiap pencairan oleh H. Rn

Dimana diduga oknum H. Rn Kepala Dinas PMD OKU Timur mengumpulkan seluruh Camat di 20 Kecamatan, kemudian Camat memerintahkan Kasi PMD Kecamatan masing-masing, lalu Kasi PMD Kecamatan mendatangi kepala desa meminta setoran dana tunai dari kepala desa.

Pencairan tahap pertama DD APBN 2018 20% semua kepala desa se- OKU Timur wajib setor Rp.5 juta sampai dengan Rp.7 juta kepada oknum Kepala Dinas PMD melalui Camat masing-masing wilayah tanpa ada kwitansi pertanggung jawaban.

Pencairan tahap kedua DD APBN 2018 40% semua Kepala Desa se- OKU Timur, wajib setor Rp.7 juta sampai dengan Rp.20 juta, Kepada oknum Kepala Dinas PMD melalui Camat masing-masing wilayah tanpa kwitansi, pada pencairan tahap ketiga DD APBN 2018 40% semua Kepala Desa se-Oku Timur wajib setor Rp.10 juta sampai dengan Rp.12 juta kepada oknum Kepala Dinas PMD melalui Camat masing-masing wilayah tanpa bukti kwitansi.

Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indoneia (MAKI) dan Feri Kurniawan Deputy MAKI Sumgagsel saat mendaftakar Praipd di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (06/04/17) masalah dana hibah sumsel 2013, baru dapat buruan dua orang buruan aktor utama masih dalam buruan MAKI.

Setelah dana tersebut terkumpul di Camat, selanjutnya oknum Camat menyerahkan langsung secara tunai kepada saudara  H. Rn selaku Kepala Dinas PMD OKU Timur dengan alasan untuk dibagikan di beberapa pos keamanan yang sudah dikondisikan tanpa kwitansi. Berdasarkan laporan masyarakat, dana tersebut dialokasikan kepada pihak/lembaga lain selain Kepala Dinas PMD dan pengalokasian dana tersebut dilakukan oleh oknum Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU Timur secara tertutup.

Saat dikonfirmasi H.Rn melalui sambungan seluler 08217586xxxx beberapa waktu lalu didapat jawaban ‘bahwa apa yang beredar selama ini  tidak benar, semua kegiatan yang dilakukan telah sesuai aturan, mana mungkin kita berani melakukan pungutan yang tidak sesuai aturan/kesepakatan masing-masing desa untuk biaya akomodasi study banding dan semua kegiatan telah dilaksanakan resuai rencana’ ujanya saat itu.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumatera Bagian Selatan menyatakan dalam siaran persnya menyangkut dugaan korupsi ini, “Pernyataan H Rn bahwa semua telah sesuai prosedur dan adanya biaya akomodasi untuk kegiatan study banding merupakan bukti awal adanya dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Dana Desa”, ujar Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

“Sangat jelas di dalam aturan Juklak dan Juknis penggunaan dana desa tidak tercantum untuk kegiatan itu”, ujar Feri kembali.

“ Kalau memang sulit pengungkapanya di Kajati Sumsel memang langkah tepat lapor ke KPK atau kalau perlu gugatan Praperadilan terhadap Kajari OKUT, Kajati Sumsel dan Kejaksaan Agung”, ujar Feri di akhir tanggapanya.

Sumber: LSM-LAI/Tim DH Antion/Anto Narasoma

 Editor: A.Aroni

Posted by: Admin