MAKI: Boyamin Laporkan Kejagung Ke Komjak “Terkait Lambatnya Proses Dugaan Kasus Korupsi 2013”

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan akan melaporkan Penyidik Kejagung ke Komisi Kejaksaan (KOMJAK) dalam waktu dekat setelah atau sebelum sidang prapid ke 7 digelar.

“Kami akan melaporkan ke Komjak karena diduga Penyidik Kejagung telah melanggar ketentuan pasal 105 peraturan Jaksa Agung nomor Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus”, ungkap Boyamin di nomor WhatsAppnya 081282822XXX.

Menurut Boyanin, Hal ini terkait erat dengan telah diterbitkannya sprindik nomor : Print 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 atas perkara korupsi dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, namun hingga sekarang belum juga ditetapkan nama tersangkanya.

Boyamin memaparkan bahwa berdasarkan pasal 105 peraturan Jaksa Agung nomor Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola administrasi dan tekhnis penanganan perkara tindak pidana khusus, yang menyatakan bahwa  Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangkanya, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat, Direktur penyidikan harus menemukan dan menetapkan tersangka. 

Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat, Direktur penyidikan harus menemukan dan menetapkan tersangka.

Tim penyidik membuat berita acara pendapat yang berisi alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah penyidik dengan menerbitkan surat perintah penyidikan.

Pelaksanaan surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

Kasus mega skandal dana hibah Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 ini bermula dari diterbitkannya audit LHP BPK-RI Nomor 32.C/LHP/XVIII.PLG/06/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang menemukan bahwa terdapat temuan dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 821 miliar.

Setelah diteliti lebih lanjut terdapat Rp. 336 miliar dana hibah harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Lebih miris lagi, terdapat temuan, senilai Rp 114 M adalah dana aspirasi DPRD Sumatera Selatan masa jabatan 2009-2014. Juga yang membuat masyarakat tercengang adalah, terdapat temuan Rp 75 M digunakan untuk Islamic Solidarity Games (ISG). Kegiatan olahraga yang bersifat internasional dan profesional dibiayai memakai uang rakyat Sumatera Selatan yang lebih membutuhkan dibandingkan para atlet-atlet itu.

Dari proses hukum kasus di atas, sejauh ini telah menelan dua orang korban terpidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. Yaitu Ikhwanudin, mantan Kepala Kesbangpol dengan vonis 1 tahun dan 10 bulan pidana penjara, dan Laonma Tobing, mantan Kepala BPKAD dengan vonis 7 tahun dan 6 bulan pidana penjara.

Kejaksaan Agung terus mengambangkan kasus ini, yang dapat dicermati dari 6 (enam) kali proses Pra-Peradilan dana hibah Sumsel 2013 di PN Jakarta Selatan.

Pra-Peradilan Pertama didaftarkan oleh MAKI, digawangi oleh begawan LSM H Boyamin Saiman dengan Nomor 39/Pid.Prap/2017.PN Jaksel tanggal 6 April 2017 bersamaan dengan ditahannya Ikhwanudin dan Laonma Tobing di PN Palembang.

Hasil dari proses persidangan ini adalah terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 ditandatangani oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Warih Sadono. Terbitnya sprindik ini diikuti dengan pemanggilan saksi-saksi dengan surat Nomor B-1196/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 9 Mei 2017. 

Yaitu terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Yusri Effendi, Mukti Sulaiman, Eddy Hermanto, Ahmad Najib, Syamuil Chatib, Yohanes Hasiholan Toruan, Eppy Mirza, dan Drs Agustinus Anthony. Juga kepada Kepala SKPD Richard Cahyadi, Irene Camelyn Sinaga, Widodo, Fenty Aprina, Robby Kurniawan, Syamsul Bahri, Tanda Subagio, Supri Anthoni, dan Ridhuan ST, serta yang terakhir ketua KPU Anisatul Mardiah.

Ke-19 pejabat tersebut dipanggil dalam kapasitas saksi. Sprindik ini diduga kuat diterbitkan didasarkan kepada audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) BPK-RI nomor 51/LHP/XVIII/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, khususnya pada halaman 9 bahwa terdapat 4 (empat) pejabat yang dinyatakan pihak terkait yang melakukan pelanggaran dana hibah tahun 2013, yaitu Alex Noerdin, Yusri Effendi, Laonma Tobing, dan Ikhwanudin.

Ada hal menarik dari pernyataan keras  Jaksa Agung  Muhammad Prasetyo didepan awak media hampir satu tahun lalu yaitu meminta Gubernur Sumatera Selatan “AN” kooferatif dengan memenuhi panggilan Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumsel 2013.

“Tidak ada gunanya mengulur waktu dan mempersulit proses hukum, supaya semuanya segera selesai dan tuntas dengan jelas,” kata Prasetyo, di Jakarta kala itu, Jumat (21/9/18).

Hal ini disebabkan mantan Gubernur Sumsel itu  sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik alias mangkir. Yang terakhir dilakukan untuk panggilan pemeriksaan pada Kamis (20/9/18) dengan alasan serah terima jabatan PLT Gubernur Sumsel padahal acara tersebut ke esokan harinya .

Kendati demikian, Jaksa Agung mengaku alasan yang disampaikan Alex atas dua kali ketidakhadirannya itu masih bisa diterima.”Kita berpikir positif saja bahwa ketidakhadiran yang bersangkutan  betul-betul karena melaksanakan tugas-tugas negara,” ucap dia.

“AN” kembali mangkir dari penggilan Kejaksaan Agung dan baru  memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (14/8)  setelah sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2019 mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung.

Deputy MAKI. Ir. Fery Kurniawan menambahkan bahwa sudah 6 (enam) kali gugatan Praperadilan di ajukan MAKI melalui koordinator “Boyamin Saiman” namun tak kunjung ada titik terang lanjutan proses penyidikanya. Padahal berdasarkan Perjak 105 bila melewati 90 hari penyidik belum juga mampu membuat kesimpulan penyidikan maka penyidik harus diganti karena dianggap tidak mampu.

Menjelang sidang gugatan praperadilan ke 7 MAKI Sumatera bagian Selatan berharap Penyidik Kejaksaan Agung Istiqomah dan memohon kepada Allah YME agar di beri kekuatan batin untuk berani berkata, berbuat dan bertindak sesuai hati nurani.

“Sebelum melaksanakan tugas sebagai Jaksa, pastilah di sumpah jabatan dengan menyatakan akan melaksanakan tugas dan tidak melanggar kodrat dan itu di pertanggung jawabkan di depan sang Pencipta”, ujar Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

Disisi lain Ombudsman RI baru baru ini memanggil Komisi Kejaksaan terkait banyaknya laporan pengaduan terkait kejaksaan. Dengan pemanggilan itu, Ombudsman berharap komisi tersebut lebih maksimal mengawasi kinerja Korps Adhiyaksa.

“Mungkin karena kurangnya dorongan dari pengawas internal. Tidak mungkin juga Kejaksaan itu mampu melihat dirinya sendiri? Mesti ada kacanya. Kemudian itu yang diperankan oleh Komisi Kejaksaan,” ungkap anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala di Jakarta Selatan. Jumat (19/7).

Sejak 2017-2019, Ombudsman menerima 228 laporan terkait Kejaksaan. Rincian laporan masuk tersebut 118 laporan (2017), 80 laporan (2018) dan pada tahun 2019 terdapat 30 laporan dari Januari hingga awal Juli 2019.

Sebanyak 55% laporan terkait dengan penundaan berlarut-larut yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sedangkan sisanya, laporan tentang penyimpangan yang dilakukan jaksa, tindakan sewenang-wenang dalam proses penyelidikan perkara, hingga pelanggaran kode etik oleh jaksa.

“Ada sejumlah laporan mengenai kasus pelanggaran HAM berat dan penanganan perkara korupsi yang belum ditindaklanjuti kejaksaan. Termasuk proses pemberkasan penuntutan dan banyak kasus terjadi bolak-balik berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan dalam rentang waktu lama,” jelas dia.

Sumber: binpers.com (Mas)

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin