LAONMA TOBING : “KENAPA AKU YANG HARUS DI TUMBALKAN” ????

ALEX NOERDIN SAKSI SIDANG HIBAH 2013 DI TIPIKOR PALEMBANG. DOK.FOTO: SUMEKS.CO.ID

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Menjadi tanda tanya besar masyarakat, mengapa perkara dugaan korupsi dana hibah pada APBD 2013 yang awalnya di tangani KPK namun di tindak lanjuti sampai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung,  Apa penyebabnya dan kenapa bisa berpindah tangan ???.

Pertanyaan ini menjadi misteri yang tak terungkap bila Laonma Pasindak Lumban Tobing tidak angkat bicara karena merasa terzolimi dan di tumbalkan. Dinyatakan Loanma saat sidang Peninjauan Kembali di PN Palembang “Kenapa saya yang di tumbalkan ???”.

“Awalnya perkara ini di tangani KPK dan saya di periksa saat itu oleh penyidik KPK dan saya mau marah dengan penyidik KPK karena terlalu memojokkan saya”, ujar Laonma. “Kemudian saya dihubungi PH Gubernur dan menyatakan hal yang sama dengan apa yang ditanyakan KPK seolah data BAP saya dibocorkan”, ujar Laonma kembali.

“Pengacara itu menyatakan perkara ini harus di tangani Kejagung dan saya di minta untuk mengatur keterangan para saksi yang akan di mintai keterangan oleh Jaksa penyidik Kejagung dan kemudian sayapun memberi arahan kepada mereka agar tidak terlalu melibatkan atasan saya dalam keteranganya nanti”, ujar Laonma.

“terbitlah sprindik oleh Kejaksaan Agung sehingga KPK harus menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung karena terlebih dahulu menerbitkan sprindik dan saya merasa  lega karena berharap besar perkara ini tidak berlanjut”, ujar Laonma selanjutnya.

Masih menurut Leonma, Kalau tidak salah Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-95/F.2/Fd.1/09/2015 tanggal 8 September 2015 dan Nomor: Prin-98/F.2/Fd.1/08/2015 tanggal 23 September 2015 jo Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-55/F.2/Fd.1/05/2016 tanggal 30 mei 2016.

“Saya terkejut ketika di tetapkan oleh penyidik Kejagung sebagai tersangka berdasarkan sprindik itu dan sepertinya saya di tumbalkan untuk menyelamatkan atasan saya dan semua ini sulit untuk saya ungkapkan di persidangan termasuk ketika Gubernur di minta menjadi saksi saat sidang saya”, ujar Loanma dengan terbata – bata.

“Banyak sekali keterangan yang tidak sesuai atau palsulah di persidangan tersebut dan semua seolah menyalahkan saya termasuk pemberitaan yang seolah di atur untuk memojokkan saya selaku pengelola keuangan daerah”, ujar Tobing dengan menerawang.

Dalam persidangan Laonma Tobing selaku Kepala BPKAD dan Kaban Kesbangpol Sumsel banyak fakta menarik namun tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Seperti adanya proposal yang diduga disposisi langsung dari Kepala Daerah, proposal tanpa verifikasi dari SKPD terkait dan casback dana hibah untuk kampanye kepala daerah termasuk casback yang diduga diterima oleh para anggota DPRD Sumsel kala itu.

Penerima hibah atas usulan langsung dari para anggota DPRD Sumsel saat itu di anggarkan melalui perubahan APBD Sumsel 2013 atau dinayatakan oleh Jampidsus “Arminsyah” anggaran di luar APBD Sumsel. Dimana APBD Sumsel mengalami 7 kali perubahan untuk memasukkan hampir Rp. 700 milyar belanja langsung hibah pada APBD Sumsel 2013.

Fakta lain yang mengungkap dan di abaikan dalam persidangan adalah adanya SK Gubernur No. 310 tentang penunjukkan SKPD Kesbangpol selaku SKPD terkait memverifikasi calon penerima hibah dimana SK tersebut di tetapkan setelah dana hibah di gelontorkan.

Kaban Kesangpol Sumsel yang menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Sumsel berupaya mempertanyakan hal tersebut kepada Gubernur Sumsel saat persidangan  namun sepertinya majelis kurang berkenan sehingga alat bukti tersebut berbalik menjadi unsur yang memberatkan terdakwa.

Enam SKPD pemberi hibah seolah di bebaskan dari kesalahan karena terbitnya SK 310 tersebut karena tidak di beri tangggung jawab memverifikasi calon penerima hibah oleh Gubernur Sumatera Selatan. “Saya pasrahkan semua dengan Yang Maha Kuasa dan saya maafkan orang – orang yang telah menzolimi saya dan biarlah Yang Maha Kuasa yang bertindak”, ujar mantan Kaban Kesbangpol Sumsel ketika dimintai pendapatnya..

“Fakta penting lain yang juga tidak di ungkap saat persidangan Laonma dan menjadi unsur atau alat bukti bahwa Gubernur Sumsel selaku fihak satu – satunya yang di untungkan dengan penggelontoran dana hibah yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 79 tahun 2013 yang menyatakan “Gubernur Sumatera Selatan terbukti secara sistematis, terencana dan masiv menggunakan dana hibah pada APBD 2013 untuk kepentingan Kampanye Pilgub.

Putusan MK ini senada dengan pasal 2 ayat 1 undang – undang Tipikor yaitu, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Harusnya fihak yang di untungkan dalam putusan MK tersebut di jadikan tersangka karena menikmati keuntungan secara langsung sesuai makna putusan MK tersebut. Dan kedua tersangka yang telah dan menjalani hukuman di bebaskan dari hukuman dan di pulihkan nama baiknya karena putusan MK itu dan karena alasan melaksanakan perintah jabatan.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin