KPK: Pola Pengawasan Inspektorat Tidak Efektif

Ketua KPK Agus Rahardjo—MI/ROMMY PUJIANTO

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) minilai pola pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat saat ini jauh dari kata efektif. Salah satu penyebabnya karena inspektorat dalam bekerja bertanggung jawab kepada pihak yang seharusnya di awasi.

Penilaian tersebut dikemukakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, di Jakarta, Senin (21/8). “Pengawasan hari ini, orang yang mengawasi di bawah kendali yang diawasi. Inspektorat daerah itu berada di bawah bupati. Bagaimana mungkin dia bisa mengawasi bupati kalau dia ada di bawah bupati. Begitu juga gubernur yang inspektorat provinsinya berada di bawah gubernur.”

Agus mengakui dirinya berharap bahwa pola tanggung jawab inspektorat naik satu tingkat ke atas. Misalnya inspektorat kabupaten bertanggung jawab kepada gubernur dan inspektorat gubernur ke menteri dalam negeri.

Sedangkan inspektorat kementerian bertanggung jawab kepada presiden. Hal tersebut seperti yang terjadi di Amerika yakni Insektorat Jenderalnya bertanggung jawab langsung ke presiden.

“Terus terang hingga hari ini saya tidak melihat bahwa KPK pernah mendapatkan laporan dari inspektorat. Hingga hari ini tidak ada satupun laporan dari inspektorat,” keluh Agus dalam sambutannya di acara seminar di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Oleh karena sistem isnpektorat tersebut tidak efektif maka Agus mengimbau kepada suluruh pihak untuk melakukan pelaporan bila memang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan menurut Agus akan ada komisi yang akan diberikan KPK bagi para pelapor.

“Ini tidak diketahui orang banyak bahwa jika melapor dan uang tersebut dikembalikan ke negara maka pelapornya mendapatkan 2 permil (per seribu). Itu PP nya ada dan KPK sudah memberikan hadiah kepada para pelapor yang uangnya dikembalikan, dua permilnya hak yang melapor,” jelas Agus.

Oleh sebab itu bila memang seseorang berada di suatu instansi dan mengetahui tentang kecurangan dalam proses pengadaan dan memiliki dokumen bukti yang lengkap maka pihaknya sangat mengharapkan laporan tersebut. Jika memang pelapor merasa takut maka KPK tidak masalah jika nama pelapornya disembunyikan atau dengan nama lain selama data dan buktinya lengkap.

Bila memang nantinya kasus tersebut disidangkan dan ada pengembalian ke uang negara, maka jika sang pelapor mau mengklaim haknya maka hal tersebut diperbolehkan.

Menanggapi tidak efektifnya sistem inspektorat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengungkapkan pihaknya sedang merancang usulan UU Pengawasan Internal Pemerintah (PIP). Saat ini inspektorat memang secara organisasi masih berada di bawah Pejabat Pembina Pegawai.

Dirinya menjelaskan untuk struktur dan bentuk organisasinya akan diatur sedemikian rupa sehingga inspektorat tidak perlu lagi melapor kepada pejabat yang diawasi.

“Nanti modelnya sedang didraft, intinya adalah penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Mungkin nanti laporannya secara struktural akan ke BPKP atau BK atau langsung ke KPK,” pungkas Asman.

Sumber: Mediaindonesia (OL-3)

Posted by: Admin Transformasinews.com