KPK: Pelantikan Syahri Mulyo Perintah Undang-Undang

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/18.

TRANSFORMASINEWS.COM, SURABAYA. KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan izin kepada Syahri Mulyo untuk dilantik setelah memenangi Pilkada di Tulungagung. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ia tetap dilantik di Kemendagri, Selasa (25/9).

Sebagaimana diketahui, Syahri ditetapkan sebagai tersangka setelah terjerat kasus suap proyek di kabupaten yang dipimpinnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, pimpinan KPK telah merespons surat yang dikirimkan oleh Gubernur Jawa Timur tentang pelantikan Bupati Tulungagung terpilih hasil Pilkada serentak 2018.

Dasar hukum yang digunakan, menurutnya, adalah Pasal 164 ayat (6) UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Di mana, bunyi pasal tersebut dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

“Karena perintah UU tersebut maka pelantikan tetap dilakukan dan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi (biaya), faktor efektifitas (jarak dan waktu) serta faktor keamanan (tenaga pengamanan), maka pelantikan tersangka sebagai Bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta, merujuk pada tempat penahanannya di Polres Jakarta Timur,” ungkap Febri.

Dia menyebutkan, penyidikan terkait kasus ini masih terus dilakukan. Terlebih selama proses kasus ini dilakukan penyidik sudah memeriksa sekitar 86 orang saksi.

“Mulai dari pihak swasta, PNS, Sans semua pihak yang terlibat sudah diperiksa penyidik,” tegas Febri.

Sebagaimana diketahui, Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Agung Prayitno, Sutrisno dan Susilo Prabowo.

Diduga Susilo Prabowo selaku pihak swasta membetikan suap kepada Bupati Tulungagung melalui Agung Prayitno sebesar Rp.1 miliar terkait fee proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.

Pemberian ini diduga pemberian ketiga, sebelumnya Bupati Tulungagung telah menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp.1 miliar.

Dalam kegiatan di Tulungagung dan Blitar KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana yaitu uang rupiah sebesar Rp.2,5 miliar, bukti transaksi perbankan dan catatan proyek.

Tersangka Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Susilo Prabowo sebagai pemberi disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Sumber: mediaindonesia.com

Posted by: Admin Transformasinews.com