Kilas Balik Dugaan Permasalahan Pada PLTS Jakabaring Palembang

Foto Ilustrasi PLTS/Dok.Net

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Kecintaan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, akan dunia olahraga tak usah diragukan lagi. Hal itu sudah sekian kali diutarakan Alex Noerdin, di berbagai kesempatan Alex Noerdin selalu memuji keberhasilan Palembang menjadi tuan rumah baik Sea Games maupun Asian Games yang akan dihelat pada Agustus mendatang.

Tapi, ternyata di balik rasa bangga Alex Noerdin, pada faktanya di lapangan pembangunan infrastruktur penunjang tak semulus dan seindah yang diucapkan Alex. Misalnya saja soal pembangunan PLTS Jakabaring dalam rangka persiapan Asian Games 2018 disinyalir bermasalah.

Sumber klikanggaran.com menyebutkan, PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel bekerja sama dengan Sharp Corporation membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Jakabaring dalam rangka persiapan Asian Games 2018. Bentuk kerja sama PPDE Sumsel dan Sharp Corporation melalui pembelian langsung peralatan Pembangkit Tenaga Surya dari Sharp Coorporation.

Namun, hal ini sepertinya ditolak oleh PLT Sekertaris Daerah Prov Sumsel, Drs. Joko Imam Sentosa, M.M., melalui surat kepada Dirut PDPDE Yaniarsah tertanggal 11 Januari 2017 dengan nomor surat : 027/0070/II/2017 yang isinya :

Sesuai dengan pasal 2 (dua) ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahwa “ketentuan pengadaan barang/jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman / Hibah Luar Negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan PD. PDE adalah perusahaan daerah yang akan bekerja sama dengan Sharp Corporation, dimana pembangunan PLTS tersebutdananya berasal dari BLH Kementerian Jepang dan sebagian dananya berasal dari dari PD. PDE. Maka mekanisme pengadaannya tetap mengacu kepada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah.

Menyikapi hal ini, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, saudara Drs. Yaniarsah Hasan. SE. MM pada tanggal 16 Maret 2017 mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 127/PDPDE/SS/III/2017 tentang memohon persetujuan proses pengadaan barang /jasa dengan sistem swakelola seperti yang tertuang dalam point 5 :

Menindaklanjuti surat PLT Sekretaris Daerah No. 027/0070/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal pengadaan barang/jasa pada pembangunan PLTS Jakabaring, dan mempertimbangkan beberapa hal dan tidak boleh ada keuntungan dalam pembangunan “Profit Exclusion”, serta batasan waktu akhir untuk subsidi dari Kementerian Jepang sebagaimana kami lampirkan pada surat ini, maka pelaksanaan pembangunan PLTS Jaka Baring dilakukan dengan mekanisme “swakelola”.

Gubernur Sumatera Selatan menjawab surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan saudara Drs. Yaniarsah Hasan SE. MM Nomor : 127/PDPDE/SS/III/2017 tentang memohon persetujuan proses pengadaan barang /jasa dengan mekanisme swakelola dengan surat nomor : 670/0750/IV/2017 pada tanggal 24 Maret 2017 yang intinya menyetujui permohonan tersebut yang dinyatakan :

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung rencana saudara untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan usaha guna menambah pendapatan perusahaan”

Kemudian Gubernur Sumatera Selatan juga memerintahkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan saudara Drs. Yaniarsah Hasan SE MM dengan melalui surat nomor : 900/2311/IV/2017 tertanggal 20 September 2017 pada “Point 3.

Menggunakan/memakai uang setoran PAD sebesar Rp.9.347.984.800,- (Sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan setoran PAD PD. Pertambangan dan Energi tahun 2016 dan 2017, untuk biaya pembangunan PLTS”.

Namun, sepertinya perintah Gubernur Sumatera Selatan tersebut dianulir oleh Sekretaris Daerah Nasrun Umar melalui surat No. 671 tertanggal 7 Nopember 2017 yang isinya menyatakan :

PDPDE harus mempedomani Kemendagri No. 43 Tahun 2000 tentang Kerjasama Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pengadaan peralatan Pembangkit Tenaga Surya melalui proses swakelola, maka harus dilakukan berdasarkan Kepres No. 54 tahun 2010.

Mungkinkah?? Pertentangan pendapat antara Sekertaris Daerah Prov Sumsel dan Gubernur Sumsel patut diduga ada keterkaitan proses ganti rugi tanah asrama haji yang diduga akan menyeret Sekda Provinsi Sumatera Selatan ke ranah hukum??