Kerugian Negara Pada Penyaluran Dana Hibah Sumsel 2013, Inikah Dugaan Penyebabnya?

Para saksi dari SKPD Provinsi Sumsel saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus hibah 2013 di pengadilan tifikor palembang.

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG  Pada 11 Juli 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer dan Eddy Santana Putra-Anisa Juwita Tatung. Dan, menilai Gubernur Sumatera Selatan kala itu AN, memanfaatkan APBD secara terstruktur, sistematis, dan massif, untuk memenangkan Pilgub Sumsel 2013. Sehingga mengakibatkan kerugian negara. Terkait dengan itu, MK meminta diadakan pemilihan ulang.

Putusan MK ini menyiratkan adanya uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian negara. Namun sangat disayangkan, hingga kini pertanggungjawaban “AN” selaku pihak yang diuntungkan pada Pilgub tahap I tahun 2013, belum juga dituntaskan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ibarat makna, “AN” selaku Gubernur Sumsel yang memanfaatkan APBD Sumsel 2013 secara terstruktur, sistematis, dan massif. Diduga untuk kepentingan memenangkan Pilgub Sumsel 2013. Ini adalah rangkaian proses penganggaran APBD 2013 pada tahun 2012. Yang dilakukan secara bersama-sama dan terencana. Dan, berdasarkan kebijakan “AN” selaku pemangku kebijakan.

Namun anehnya, Kejaksaan Agung hanya menetapkan 2 orang tersangka. Padahal dapat dinyatakan keduanya adalah orang-orang yang hanya menjalankan perintah jabatan. Dan, bukanlah perencana serta bukan pula yang menikmati keuntungan secara langsung ataupun tidak langsung dari penganggaran APBD Sumsel 2013.

Kerugian Negara

Kebijakan AN selaku Gubernur Sumsel kala itu, patut diduga sebagai penyebab kerugian negara. Sebab tidak mematuhi hasil evaluasi Mendagri, Gamawan Pauzi, No.903-928 tertanggal 28 Desember 2012. Yang melarang penyaluran dana hibah bila belum melengkapi persyaratan administrasi. Antara lain berupa usulan calon penerima, besaran, dan alamat penerima dana hibah.

Pelanggaran yang diduga dilakukan “AN” dimulai dengan menerbitan SK Gubernur No. 96 tanggal 21 Januari 2013 tanpa adanya usulan SKPD terkait. Hal ini terbukti dengan usulan calon penerima dana hibah dari Kesbangpol Sumsel tertanggal 31 Januari 2013. Anehnya, dugaan pemalsuan dokumen ini tidak menjadi alat bukti tindak pidana kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Pengungkapan perkara dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah ini seperti magkrak hingga saat ini. Alat bukti selanjutnya mengindikasikan perbuatan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Tujuannya untuk memenangkan Pilgub Sumsel 2013. Di antaranya adalah perubahan APBD Sumsel 2013 hingga 6 kali perubahan. Ini melanggar PP 58 tahun 2005 tentang anggaran belanja daerah.

Dinyatakan di dalam PP tersebut, APBD hanya boleh dilakukan 1 kali perubahan dan untuk kebutuhan mendesak. Perubahan APBD ini sebelum dibahas di paripurna dibicarakan dulu dengan komisi III. Yang diketuai oleh GR dan Tim TAPD Sumsel diwakili oleh LPLT.

Perubahan APBD Sumsel 2013 untuk mengakomodir keinginan para legislator. Yang meminta penambahan dana Aspirasi dari Rp. 2,5 miliar menjadi Rp. 5 miliar, dan penambahan hibah lainnya. Akibat dari perubahan APBD Sumsel 2013 ini, diduga terjadi devisit anggaran.

Karena dana bagi hasil kabupaten kota tersedot untuk penyaluran dana hibah. Nilainya mencapai sekitar Rp 2,1 triliun.

Fakta yang Terjadi

Bukti-bukti sudah jelas, yaitu pelanggaran peraturan dan perundangan yang merugikan keuangan negara. Termasuk pernyataan dari auditor utama BPK RI, Nyoman Wara, di dalam audit kerugian negara BPK RI No. 51 tahun 2016. Namun, bukti-bukti ini seakan tak mampu mengungkap, siapa pelaku utama penyebab kerugian negara pada penyaluran dana hibah pada APBD Sumsel 2013 tersebut.

Sudah hampir 6 tahun perkara dugaan korupsi dana hibah pada APBD Sumsel 2013 dinyatakan terbukti dengan Putusan MK. Dinyatakan bahwa Gubernur Sumsel kala itu AN, memanfaatkan APBD secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memenangkan Pilgub Sumsel 2013.

Namun, sampai saat ini entah sampai di mana kelanjutannya. Hal ini seiring sejalan dengan dugaan hilangnya alat bukti yang menyatakan siapa pelaku dan modus tindak pidana korupsi tersebut.

Demikian disampaikan aktivis korupsi. Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumbagsel, Ir Feri Kurniawan, diterima Kamis (07-02-2019).

Sumber:  Klikanggaran.com 

Editor: A.Aroni 

Posted by: Admin