Kenapa Pemprov Sumsel Seakan Ragu Benahi PDPDE

Dok.Foto: Internet

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE)  milik Pemprov Sumsel seharusnya menjadi tulang punggung dalam pembiyaan pembangunan daerah Sumatera Selatan.

Karena potensi sumber daya alam di Sumatera Selatan cukup menjanjikan dan peraturan perundangan yang mendukung Pemerintah Daerah mendapatkan bagian keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam itu.

Namun ternyata bagian keuntungan untuk pembiyaan pembangunan itu malah di nikmati oleh koorporasi yang menjadi mitra Perusahaan Daerah tersebut.

Simak laporan keuangan PT PDPDE gas untuk penjualan Gas bagian negara blok Jambi Merang tahun 2011 dimana perusahaan mendapatkan pendapatan kotor Rp. 8.583.669.085,00 Kemudian pada tahun 2012 meningkat Rp. 109.776.420.240,00 selanjutnya pada tahun 2013 meningkat lagii Rp. 150.656.881.041,00.

Sementara itu PDPDE Sumsel selaku pemilik hak jual gas bagian negara berdasarkan undang – undang hanya mendapatkan fee penjualan. Dimana pada periode 2011-2013 total pendapatan PDPDE Sumsel di perkirakan hanya kurang lebih Rp. 3 milyard saja.

Lalu bagaimana dengan periode 2014 s.d 2018 ??? tentunya PT PDPDE Gas selaku perusahaan joint venture PT DKLN dengan PDPDE mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Lalu kenapa PDPDE selaku pemilik hak jual gas bagian negara hanya mendapatkan bagian keuntungan 5% sementara PT DKLN selaku mitra kerja mendapatkan 95% keuntungan ???.

Tentulah hal ini karena kesepakatan  antara penyelenggara negara dengan korporasi namun apakah kesepakatan ini melanggar undang – undang maka aparat hukumlah yang akan menyatakanya.

Sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumbagsel berpendapat mengungkap dugaan korupsi di tubuh PDPDE Sumsel perlu dukungan dan suport Pemprov Sumsel, dinyatakan MAKI Sumbagsel dalam siaran persnya.

Dukungan dan suport dari Pemprov Sumsel tergantung dari pimpinan utama Pemprov Sumsel. Berdasarkan info dari PDPDE Sumsel, DPRD Sumsel telah meminta audit investigatif kepada fihak eksekutif namun sampai saat ini belum terlaksana.

Entah kenapa Pemprov Sumsel terkesan enggan menuntaskan masalah di tubuh PDPDE. Dilema yang belum tuntas karena sudut pandang yang berbeda namun supremasi hukum harus di tegak tanpa harus peduli siapa dan kedudukan pelaku.

Sumber: Transformasinews.com 

Penulis: Tim Redaksi

Posted by: Admin