KEMUNGKINAN KEJAGUNG TELAH TERBITKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TERKAIT PERKARA DANA HIBAH SUMSEL

ILUSTRASI FOTO/NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Menurut info dari intern Kejaksaan Agung bahwasanya Surat Perintah Dimulainya penyidikan telah di kirimkan ke Kajati Sumsel untuk di tindak lanjuti. Seperti halnya nota Dinas Dirdik Kejagung terdahulu “Fadil Zumhana” tertanggal 31 Mei 2016 kepada Direktur penuntutan No. surat B.41/F.2/Fd.1/2016 yang isinya bahwa Jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejagung telah mulai melakukan penyidikan terhadap tersangka Kaban Kesbangpol dan Kepala BPKAD Sumsel.

Wajar dan suatu keharusan di dalam KUHAP Kejagung umumkan tersangka bersamaan di mulainya perintah penyidikan yang di tembuskan kepada Direktur penuntutan Kejaksaan Agung. Umumnya di dalam proses penyidikan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti persidangan tersangka segera di tahan. Karena fakta persidangan final dan mengikat terkecuali di temukan dokumen palsu dan keterangan palsu di atas sumpah.

Fakta persidangan yang mengikat dan menjerat tersangka baru biasanya dari keterangan saksi dan pembuktian dokumen surat atau alat bukti. Keterangan saksi jelas dan tak terbantahkan bahwa 5 SKPD di luar Kesbangpol melakukan pelanggaran Permendagri No. 32 tahun 2011 pada pasal 7 ayat (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun.

Makna pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 32 tahun 2011 adalah penerima hibah harus di verifikasi oleh Kesbangpol Sumsel sebagai SKPD terkait dan satu – satunya yang berhak melakukan verifikasi administrasi, vaktual dan badan hukum terhadap organisasi apapun berdasarkan Undang – undang No. 8 tahun 1985 dan SK Gubernur Sumsel No. 37 tahun 2008.

Terdaftar tiga tahun adalah mutlak berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah bersumber dari APBD.

Nyata dan jelas ada lima SKPD di luar Kesbangpol yaitu, Biro Umum dan perlengkapan, Biro kesra, Biro Humas, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan serta patut diduga Dinas PU BM dan Disperindag tidak meminta ataupun mengajukan permohonan kepada Kesbangpol untuk melakukan verifikasi terhadap Ormas/Orsospol ataupun organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal bantuan dana hibah.

Anehnya Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan SK 310 tertanggal 20 maret 2013 tentang penunjukan SKPD Kesbangpol melakukan verifikasi Ormas/LSM.

Hal ini menyebabkan SK 310 sangat bermasalah karena di terbitkan pada tahun anggaran berjalan, setelah pencairan dana hibah dan di duga untuk membantah audit BPK RI yang menyatakan “Gubernur Sumatera Selatan tidak pernah menerbitkan SK untuk SKPD melakukan verifikasi”.

Vonis Majelis Hakim kepada kedua terdakwa dengan mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan dengan jelas bahwa kedua terdkawa melanggar Permendagri No. 32 karena tidak melakukan verifikasi berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011.

Bila mengacu kepada vonis Majelis Hakim kepada kedua terdakwa maka nyata dan jelas bahwa ke lima SKPD pemberi hibah bersumber dari APBD Sumsel 2013 harus segera di tetapkan sebagai tersangka dan di tahan untuk di sidangkan sebagai terduga pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara karena tidak melakukan proses verifikasi usulan proposal hibah.

“Warih Sardono” harus berani meneken nota Dinas yang konon di tujukan ke Dirtut Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung bahwa alat bukti telah mencukupi berdasarkan fakta persidangan dan surat bukti serta demi memberi rasa keadilan kepada kedua terdakwa yang telah di vonis Majelis Hakim Tipikor Palembang.

“Warih adalah mantan Deputi penindakan KPK sehingga wajar kalau beliau tidak tunduk kepada pengaruh politis dan politik uang dari pelaku tindak pidana korupsi dan saya berkeyakin SPDP sudah sampai di Kejati dan di umumkan minggu depan”, ujar Amrizal Aroni ketua LSM Indoman.

Opini: Tim Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com