Kejati Sumsel Harus Usut Proyek Infrastruktur MUBA  Tahun 2018

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Bulang – Km 11 – Jirak (Jirak – Talang Mendung dan Jirak – Layan – Bangkit Jaya) Jembatan gantung – Talang Simpang – Sp. Rukun Rahayu – Mekar Jaya  yang merupakan tahun anggaran APBD Kabupaten Muba 2018 kondisi saat ini sudah mulai terlihat kerusakan berupa lubang dan timbulnya koral di cor beton.

Jalan ini yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT CIIK JO berdasarkan Kontrak Konstruksi Nomor 620/02/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2018 tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 188.415.544.000,00.

Berdasarkan informasi yang didapat dilapangan fisik pengerjaan Jalan lebarnya bervariasi sehingga terlihat jelas seperti kurangnya pengawasan dari pihak pengawas, diduga bila terkait dengan speak dan kwalitas  maka Jalan tersebut tidak sesuai.

Mamun sangat di sayangkan, pekerjaan yang makan waktu pelaksanaan selama 228 hari kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sungguh sangat aneh  yaitu  waktu pemeliharaan  selama 730 hari kalender.tapi Sampai saat ini kondisi jalannya Sudah terlihat kerusakan Sana sini.

Menurut sumber yang tidak mau di inisiakan namanya, “Setelah cek di lokasi  Proyek ini yang menurut sumber di senyalir sangat tidak jelas dan diduga perencanaan tersebut terkesan amburadul  dan fisiknya ada recycling ada cor beton, Sembari kondisi badan jalan kurang layak karena konturnya naik turun, dari segi anggaranya terkesan terlampau mahal. Dalam hal ini masyarakat mendesak supaya pihak kejaksaan Tinggi Sumsel terutama pihak penyidik harus segera turun ke lapangan untuk melakukan penyidikan terkait adanya informasi tersebut.dari temuan ini,” tegasnya kepada wartawan.

Masih dari sumber “saya tidak habis pikir dengan proyek bersumber dana pinjaman PT SMI ini sebesar Rp. 188 milyar kok hasilnya seperti ini, seperti jalan tanpa status atau jalan perintis,” ujarnya lagi

“Terkait Tim pemeriksa  BPK RI saat uji petik atas dokumen perencanaan kegiatan pembangunan jalan tersebut menemukan adanya kejanggalan kejangalan dalam pelaksanaan dilapangan,”pungkasnya

Dari pengamatan secara langsung ujar sumber, dalam meberi informasinya pada wartawan patut diduga kuat dalam pekerjaan jalan ini di senyalir ada Kejanggalan lain yang di temukan tim BPK RI,  Adanya perubahan spesifikasi teknis kegiatan antara proposal dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pembangunan Jalan Tebing Bulang  Km 11 – Jirak (Jirak – Talang Mendung dan Jirak – Layan – Bangkit Jaya) jembatan gantung – Talang Simpang – Sp. Rukun Rahayu -Mekar Jaya tidak didukung dengan justifikasi teknis dan hal ini akan berdampak pada kwalitas/mutu pada pembangunan jalan,” paparnya

Kemudian “pada metodologi pelaksanaan pekerjaan dan peralatan pada item pekerjaan Cement Treated Recycling Base (CTRB) dan Soil Cement dalam Kerangka Acuan Kerja tidak didukung dengan Analisa Harga Satuan pekerjaan yang akurat,” terang sumber.

Selanjutnya ,”menurut tim pemeriksa BPK RI, Ada perbedaan penggunaan alat kerja yang dilaksanakan secara manual, diantaranya menggunakan motor grader, vibrator roller, dan pneumatic tyre roller, sementara dokumen penawaran PT CIIK JO selaku pemenang lelang menunjukkan bahwa untuk pekerjaan lapis pondasi semen tanah dan CTRB dilaksanakan secara mekanis menggunakan peralatan khusus, diantaranya soilstabilizer dan cement spreader,” ujarnya lagi

“AdanyaTim BPK RI menemukan kejanggalan pada perencanaan panjang jalan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), bahwa pada pembangunan jalan Tebing Bulang – Km 11 – Jirak (Jirak – Talang Mendung dan Jirak -Layan – Bangkit Jaya) Jembatan Gantung – Talang Stmpang – Sp. Rukun Rahayu – Mekar Jaya berbeda dengan rencana panjang jalan berdasarkan rencana awal dan kontrak.

Pada Perda Nomor 1 tanggal 23 Januari 2018 menyebutkan bahwa peningkatan jalan adalah sepanjang 59,950 km, sementara pada Kerangka Acuan Kerja hanya 46,132 km artinya ada selisih 13.818 km,” ketus

Sementara itu pada dokumen lelang tertulis panjang jalan hanya 44,010 km, maka apa bila kita mengacu pada Perda No 1 tertanggal 23 januari 2018 terdapat selisih 16.536 km.

Berdasarkan hasil uji petik perjanjian dari Tim BPKI telah terjadi pemangkasan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana telah direncanakan dan tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin”, ucap sumber.

“Bagaimana kontrak pekerjaan terhadap jaminan 720 hari perawatan karena retensi pembayaran hanya 5 sampai 10%, siapa yang akan membiayai bila kerusakan badan jalan lebih dari 50% dan apakah perencanaan telah memperhitungkan kerusakan akibat beban kendaraan yang berlebih”, Katanya

Sementara itu “Saat ini kondisi cuaca yang ekstrem yang menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan konstruksi yang cukup parah dan perlu penanganan dengan biaya yang diduga mendekati 30% nominal kontrak dan bagaimana untuk sisa 720 apakah kontraktor pelaksana sanggup membiayai perbaikan”, ucap sumber

“Terkait Pinjaman melalui fasilitas kredit PT SMI mengharuskan Kepala Daerah membayar pinjaman selama masa jabatan, sementara pinjaman dalam masa 4 tahun dan perawatan infrastruktur berdasarkan kontrak 2 tahun (720 hari), ” apa tidak akan bermasalah nantinya di akhir masa jabatan, apa mungkin Bupati saat ini akan menjabat 2 (dua) periode”, Ucap sumber kembali dengan geleng – geleng Kepala.

Manun ketika dikonfirmasikan ke kepala SKPD PUPR Muba Pak Herman Mayori melalui WA No: +628127876XXX masuk dan telah dibaca namun sampai berita dipublikasikan tidak memberikan tanggapan, namun sebaliknya WA dari Pemred trasformasinews.com telah diblok, kami masih tetep mengharapkan kepala SKPD PUPR memberikan kesempatan untuk memberikan hak jawab/klarifikasi terhadap berita tersebut. (Amrizal Ar)

Posted by: Admin