Tidak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Hibah 2013, Melanggar Peraturan Jaksa Agung

Boyamin Bin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Untuk menemukan aktor utama  kasus korupsi dana hibah tahun 2013 lalu berdasarkan keputusam Mahkamah Konstitusi (MK) Gubernur Alex Noerdi menggunakan dana hibah bertepatan dengan kegiatan Kampanye PILGUB 2013 berpasangan dengan Ishak Mekki sebagai Wakilnya menggunakan dana hibah/bansos  Rp. 1,4 Triliun, sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kasus tersebut terus berlanjut hingga pilgub 2018 ini juga belum tuntas.

Dalam kasus tersebut sudah ketiga kalinya Lembaga Pengawas dan Pemgawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan MAKI gugat tidak sahnya penghentian penyidikan (Dik) Perkara Pencairan Dana Hibah Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2013.

Persidangan gugatan dalam bentuk pra-peradilan sudah digelar, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Termohom satu Jaksa Agung dan Termohon dua adalah KPK. Hakimnya Lenny Wari Mulasimadhi. gugatan tersebut dikalahkan, ujar Kurniawan Adi Nugroho

Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho menjelaskan, termohon I telah menyidik dan menuntut atas nama Ikhwanuddin dan Laonma Pasindak Luban Tobing dalam perkara korupsi dana Hibah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 (Putusan Pengadilan Tipikor Palembang).

Namum, sampai kini Kejaksaan Agumg belum mengajukan/menetapkan tersangka lain, yang disebut perannya dalam Dakwaan dan atau audit BPK, yaitu Pejabat Lebih Tinggi dan lebih bertanggungjawab Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Bahwa berdasarkan informasi dari publik, termohon I telah melakukan serangkan penyelidikan dan penyidikan berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup terhadap kasus hibah sumatera selatan 2013 dan berdasarkan audit BPK telah menetapkan 2 tersangka.

Dimana semestinya Termohon I mengetahui peran Pejabat Lebih tinggi yaitu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dalam perkara Aguo namun sampai  saat ini Termohon I tidak menyentuh dan menetapkan Alek Noerdin sebagai tersangka dimana lebih parahnya Alex Noerdin telah mengakui mengembalikan kerugian uang negara sebesar Rp. 15 Milyar.

Sedangkan Termohon I pura-pura tidak mengetahui bahwa PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANANYA.

“Sehingga haruslah dinyatakan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi Dana Hibah Sumsel, tahun anggaran 2013,” terang Kurniawan, di Jakarta.

Sidang Prapid Lembaga Pengawas dan Pemgawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) . DOK.TANSFORMASINEWS

Tiga gugatan pra-peradilan (Prapid) MAKI dan Lembaga Pengawas dan Pemgawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)  sebelumnya, gugatan kita dikalahkan.

Berdasar hasil audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Hibah Sumsel yang dijadikan dasar menuntut Ikhwanuddin dan Laonma P Luban Tobing dengan jelas disebutkan pihak terkait ( terlibat ) pada nomor urut 1 adalah Gubernur Alex Noerdin dan nomor 2 Sekda Yusri baru kemudian nomor 3 dan 4 Laonma Tobing dan Ikhwanuddin.

“Dengan demikian seharusnya Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Sekda Yusri dijadikan Tersangka bersama-sama Laonma Tobing dan Ikhwanuddin oleh termohon I. Dengan belum ditetapkan Tersangka baru atas Gubernur Sumsel dan Sekda, maka termohon I telah melakukan PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA MATERIEL,” simpul Kurniawan.

Sedangkan atas  Prapid gugat tidak sahnya penghentian penyidikan (Dik) perkara Pencairan Dana Hibah Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2013, yang digugat olehLembaga Pengawas dan Pemgawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) maka pihak tergugat I memberikan jawababan diantara jawabannya sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Perintah Pennyidikan Nomor: Prin-45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 Kejaksaan Agung telah memeriksa saks-saksi jua pemeriksaan ahli dari BPK RI pada tanggal 23 Januari 2018 dalam rangka menemukan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka, sehingga penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pencairan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan TA.2013 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dilakukan Termohon I masih tetap berjalan dan berkesinambungan.

Bahwa atas diterbitkannya Surat Perintah Pennyidikan Nomor: Prin-45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017, selanjutnya telah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus Kejaksaan Agung RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: R-291/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan juga telah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum melalui Nota Dinas Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-31/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017.

Proses Penyidikan terkesan sangat lambat dalam mencari tersangka baru dan terkesan menutup-nutupi calon tersangkanya sebenarnya Surat Perintah Pennyidikan Nomor: Prin-45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 sebenarnya untuk siapa?.

Kalau mengacu pada hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Hibah Sumsel yang dijadikan dasar menuntut IKHWANUNUDDIN dan LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING dengan JELAS disebutkan pihak terkait (TERLIBAT) Pada nomor urut. 1. adalah Gubernur ALEX NOERDIN dan Nomor Urut. 2. Sekda YUSRI baru kemudian nomor urut.3. Laonma Pasindak LumbanTobing dan ke 4. IKHWANUNUDDIN. sedangkan  nomor. 3 dan 4 sudah terpidana.

Sedangkan pejabat yang dianggap lebih tinggi dan turut juga bertanggung jawab atas pengucuran dana triliunan tersebut masih juga bebas berkeliaran.

Dari permasalahan tersebut, maka Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kali ini telah melayangkan surat somasi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia perihal penetapan tersangka kasus dana hibah Sumsel 2013. Dalam surat bernomor 110/MAKI/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018 seperti yang diterima media Kamis (24/05/2018).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia selaku organisasi masyarakat yang peduli akan kesejahteraan dan kepastian hukum berkeadilan bagi Warga Negara Indonesia selaku korban korupsi memberikan somasi (teguran) kepada Jaksa Agung.

MAKI telah melakukan somasi untuk meminta penetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-45/F.2/fd.1/05/2017 tertanggal 5 Mei 2017 atas perkara korupsi dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 dengan batas waktu maksimal 7 hari kalender sejak surat somasi ini diserahkan.

Apabila dalam jangka waktu 7 hari kalender belum juga ditetapkan tersangka, MAKI dipastikan akan mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah dilakukan sebelumnya.

Boyamin Bin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  dalam penjelasannya,  berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan (2) peraturan Jaksa Agung No.Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang intinya menyatakan surat perintah penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka.

Maka dalam kurun waktu tertentu (maksimal 30 hari dapat diperpanjang 50 hari) harus ditemukan dan ditetapkan tersangkanya. Selanjutnya berdasar Pasal 105 ayat (3) dan (4) apabila tetap tidak ditemukan tersangka maka dilakukan Pergantian/Penambahan penyidik yang melakukan tahap Penyidikan dihitung sebagai awal Penyidikan.

Disini jelas kalau berdasarkan peraturan Jaksa Agung No.Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010, batas waktu itu jelas ada  semestinya Tersangka dan nama sudah titetapkan dan diumumkan tersangkanya, berdasarkan terbitnya Surat Perintah Pennyidikan Nomor: Prin-45/F.2/Fd.1/05/2017 tanggal 5 Mei 2017. Tersangka inilah yang ditunggu-tungu masyarakat Sumsel siapakah tersangka utama sebenarnya.

Penulis: Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com