Kasi Pidsus Dimutasi, Kajari Prabumulih Pastikan Kasus Dugaan Korupsi PDAM Lanjut

 Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Prabumulih, Budi Harahap dimutasi. Dok.Foto: Istimewa sumsel.tribunnews.com

TRANSFORMASINEWS.COM, PRABUMULIH – Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih M Budi Harahap dimutasi mendapat promosi ke Kajari Palembang.

Budi digantikan Wan Susilo Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Liwa.

Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Topik Gunawan menegaskan mutasi tidak akan mengganggu kinerja penyidikan yang sedang berjalan.

“Memang ada promosi jabatan dan penyegaran, meski pejabat lama promosi namun semua yang sedang berjalan tidak akan terganggu,” ungkap Topik ketika dibincangi wartawan, Senin (25/11/2019).

Sedangkan, Kasi Pidsus Kejari Prabumulih, Wan Susilo Hadi SH yang dibincangi mengaku dirinya akan melanjutkan proses penyidikan dugaan kasus korupsi ditubuh PDAM yang saat ini sedang berjalan.

“Proses penyelesaian dan penuntasan masalah itu akan sesegera mungkinlah kita percepat,” tegasnya.

Wan Susilo menjelaskan, jika berdasarkan informasi yang didapatnya dari kasi pidsus sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi di PDAM tinggal finishing saja atau penyempurnaan.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat segera dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum, dalam waktu 20 harian untuk menyatakan sikap agar segera melimpahkan ke pengadilan untuk mendapat keputusan persidangan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih menangani kasus dugaan korupsi ditubuh PDAM Tirta Prabujaya.
Bahkan Kejari telah menetapkan mantan direktur inisial IS menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan uang perjalanan dinas di PDAM selama tiga tahun berturut-turut yakni 2016, 2017 dan 2018.

Kerugian akibat dugaan korupsi tersebut bahkan telah keluar dari audit investigasi mencapai ratusan juta rupiah. Dan atas perbuatan tersangka inisial IS akan dikenakan pasal 2 dan 3 UU nomor 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sumber: sumsel.tribunnews.com/ Edison

Editor: Wawan Perdana
Posted by: Admin