Karena Hutang PDPDE Sumsel Diduga di Ambang Kebangkrutan 

Dok.Foto Surat: MAKI-Transformasinews.com

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan menanggung beban hutang karena diduga salah urus dan biaya operasional tinggi.

Sebagai perusahaan daerah Prov Sumatera Selatan, PD PDE Sumsel seharusnya menjadi sumber penghasilan PAD bagi Provinsi Sumatera Selatan.

Namun nyatanya tidak demikian yang terjadi, bisnis yang di jalankan perusahaan di duga hanya menguntungkan fihak ketiga dan menimbun hutang perusahaan.

Hak jual gas bagian negara blok Jambi – Merang dengan potensi PAD ratusan milyard malah menjadi alat bisnis fihak ketiga dalam mengeruk keuntungan.

Fihak ketiga yang bermitra dengan PD PDE semakin menancapkan kukunya dengan menempatkan orang – orangnya di posisi penting perusahaan bahkan posisi utama yakni Direktur Utama PD PDE.

Pendapatan PD PDE yang tidak termasuk dalam perjanjian jual beli gas di atur dan di manfaatkan oleh pengurus perusahaan yang berasal dari mitra kerja PD PDE itu.

Akibatnya dari tahun 2011 PD PDE tidak lagi memberikan hak PI kepada pemangku wilayah pertambangan Kabupaten Musi Banyuasin dari Blok Rimau Medco Energi.

Bupati Kabupaten Musi Banyuasin menagih jatah keuntungan 20% ke PD PDE namun tidak digubris hingga tagihan membengkak hampir Rp. 50 milyard sampai tahun 2018.

Belum lagi kegiatan investasi yang di buat oleh pengurus perusahaan yang berasal dari fihak investor tersebut sangat menguras uang PD PDE dan menimbun kewajiban yang harus di bayar oleh PD PDE.

Pembangunan PLTS Jaka Baring yang diduga membebani perusahaan untuk pembayaran bunga pinjaman pembangunan dan operasional yang diduga hampir Rp. 350 juta per bulan.

Pengeluaran dana perusahaan untuk promosi wisata dan bantuan untuk SFC dan kegiatan investasi mengakibatkan setoran PAD berkurang dan hutang perusahaan yang menumpuk.

Ketua Masyarakat peduli aset negara Bony Belitong ketika dimintai pendapatnya menyatakan, “ada baiknya Pemprov Sumsel mengundang BPK RI perwakilan Sumsel untuk melakukan audit investigatif pada laporan keuangan PD PDE dari tahun 2011 sampai 2018″, ujar Bony.

” Ini demi kebaikan masyarakat Sumsel yang dirugikan secara tidak langsung oleh berkurangnya dana pembangunan dari PAD”, ujar Bony di akhir pendapatnya.

Sumber Daya Alam akan selalu menjadi bancakan para pengusaha bila penguasa tidak amanah dan berkeinginan memperkaya diri sendiri.

Penulis: Tim Redaksi  

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin