Kades Perlu Dikawal Agar Tidak Korupsi

ILUSTRASI/MI

TRANSFORMASINEWS.COM, DONGGALA. PEMERINTAH perlu memikirkan untuk menerapkan mekanisme yang ketat untuk mengawal kepala desa dalam memanfaatkan dana desa untuk proyek-proyek pembangunan di desa.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Ahmad HM Ali, pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum seharusnya melakukan pengawalan ketat kepala desa yang mendapat gelontoran anggaran dana desa (ADD) dari pusat.

Imabaun ini dikemukakan Ahmad saat melakukan kunjungan ke dapil pada masa reses di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (2/8). Ahmad yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan ini, beralasan kades harus dikawal supaya mereka tidak tergiur uang negara dalam jumlah banyak itu.

Besaran dana Desa itu pada kisaran Rp 1 miliar tiap tahun pada masing-masing desa tergantung RAB proyek yang diajukan oleh Kepala Desa. “Itu yang kita tidak inginkan, olehnya tugas polisi dan jaksa mengawal Kades dalam mengelola ADD,” jelasnya.

Selain mengawal, lanjut Ahmad, polisi dan jaksa juga harus membimbing para kades sehingga bisa menggunakan ADD dengan baik. “Jadi bukan hanya mengawal, tapi juga membimbing,” terangnya.

Menurut Ahmad, polisi dan jaksa tidak seharusnya menunggu laporan dan memproses ketika ada kades yang menyalahgunakan ADD. “Jangan polisi dan jaksa hanya seperti membiarkan sehingga banyak kades yang tersandung kasus korupsi,” tandas Ahmad.

Dalam reses kali ini, Ahmad pun mengakui banyak mendapat masukan soal penggunaan ADD yang perlu kawalan polisi dan jaksa.

Sumber: Mediaindonesia.com (OL-3)

Posted by: Admin Transformasinews.com