Ini Pos Anggaran Sumsel yang Rawan Tindakan Korupsi

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Masyarakat Sumatera Selatan saat ini masih menunggu kepastian hukum terkait kasus korupsi di daerahnya. Yang paling menyita perhatian dari sederet kasus penyelewengan yang terjadi di tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah dana Bantuan Sosial, dengan total kerugian negara sebesar 21 miliar lebih.

Provinsi Sumsel, di era Alex Noerdin nampaknya tidak bisa lepas dari kasus tindakan korupsi. Mulai dari kasus Wisma Atlet sampai dana Bantuan Sosial. Bahkan dalam beberapa kesempatan, orang nomor satu di Sumsel ini sering disebut-sebut terlibat.

Center for Budget Analysis (CBA) berpendapat, saat ini tidak hanya lembaga berwenang seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian yang wajib mengawasi anggaran daerah khususnya di Sumsel.

Masyarakat juga harus turut andil dan ambil bagian dalam pengawasan agar kasus korupsi di Sumsel khususnya, tidak semakin menjadi-jadi.

Data yang diterima klikanggaran.com, ada beberapa pos APBD Sumsel yang rawan diselewengkan, di antaranya adalah penyusunan anggaran, belanja hibah dan bantuan dana sosial, pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi daerah, serta belanja perjalanan dinas. Pos tersebut jika tidak diawasi dengan ketat, sangat rentan diselewengkan.

Berikut rincian beberapa pos anggaran Provinsi Sumatera Selatan di Tahun Anggaran 2017 yang tampaknya perlu diawasi:

Anggaran Belanja Hibah dan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.1.652.894.054.000.

Anggaran Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.2.846.963.406.854.

Anggaran untuk belanja pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.1.495.062.735.915.

Jangan sampai publik berpikir dan menilai, pos-pos angaran tersebut hanya menjadi bancakan oknum pejabat Pemprov Sumsel.

Untuk itu, sepertinya pengawasan intern perlu diperketat lagi. Selain itu, pengawasan dari publik dan penegak hukum juga akan semakin mengurangi resiko penyelewengan anggaran.

Sumber:Klikanggaran

Posted by: Admin Transformasinews.com