Golkar Sumsel Bergejolak, 7 Pengurus Harian Dicopot, Iskandar Protes Dipecat Lewat WA

FOTO.NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin membantah ada gejolak internal Partai Golkar Sumsel terkait rekomendasi nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024.

Golkar berhak menduduki kursi ketua setelah meraih kursi terbanyak pada Pileg 2019 lalu.

Alex juga membantah tujuh pengurus harian DPD Golkar Sumsel dipecat dari jabatannya untuk memuluskan jalan Fatra Radezayansyah, menantunya, menduduki kursi Ketua DPRD Sumsel.

Tujuh pengurus harian tersebut, Iskandar Syamwell, Engga Dewata, Rozak Amin, Eli, Fatimah Syamsul, Hendrik, dan Yulizar Dinoto.

“Tidak ada pemecatan, mereka (tujuh pengurus) naik jabatan menjadi Dewan Penasehat DPD Golkar Sumsel,” kata Alex, Minggu (25/8).

Gubernur Sumsel periode 2008-2018 ini, enggan mengomentari soal desas-desus Fatra yang diusulkan menjadi salah satu kandidat Ketua DPRD Sumsel karena semua telah dilakukan pleno bersama perwakilan DPP.

“Sudah diusulkan delapan nama untuk calon Ketua DPRD Sumsel nanti. Kalau saya memaksakan (Fatra) diusulkan, buktinya ada delapan nama. Jadi siapa yang terpilih dan mendapat mandat DPP nanti, patuhi saja. Jadi tidak usah ngotot-ngototlah,” pungkas Alex.

Sebelumnya dikabarkan, kondisi internal partai Golkar Sumsel tengah bergejolak.

Sebanyak 7 pengurus harian DPD I Golkar Sumsel dicopot dari jabatan sebelum berlangsungnya pleno penentuan nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel, Minggu (25/8), yang selanjutnya akan diserahkan ke DPP.

Informasinya sejumlah pengurus melakukan penolakan dan siap pasang badan dengan mengerahkan sejumlah massa untuk mengawal pleno tersebut.

Iskandar Syamwell membenarkan informasi itu.

“Benar, saya diundang partai untuk rapat pleno usulan Ketua DPRD Sumsel. Tapi dalam undangan saya itu saya dikatakan bukan pengurus lagi, dan saya tidak punya hak suara,” katanya, Minggu (25/8).

Iskandar mengaku tidak mengetahui alasan DPD mencopot dirinya dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Sumsel, padahal ia tidak merasa melakukan pelanggaraan AD/ART partai.

Pemecatan itu diketahuinya dari pesan Whatsaap (WA).

“Saya tidak tahu pemecatan kami dan dikasih tahu lewat WA, padahal kalau mau memecat harus ada syarat-syaratnya, melalui pleno maupun peringatan terlebih dahulu. Tapi ini, tanpa ba bi bu langsung dipecat sebagai pengurus dan kami mempertanyakannya,” ujar mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Ia menduga pemecatan dirinya sebagai pengurus harian DPD dilakukan untuk memuluskan satu nama tertentu sebagai Ketua DPRD Sumsel.

Iskandar terang-terangan menentang wacana tersebut karena dianggap tidak sesuai juknis dan juklak di partai Golkar.

“Pak Alex ingin memasukan mantunya yang baru seumur jagung di dunia politik dan belum juga duduk sebagai anggota Dewan.”

“Padahal aturan di Golkar, jika untuk bisa duduk di kursi pimpinan, yang bersangkutan harus pernah duduk sebagai anggota DPRD satu periode dan menjadi pengurus partai sesuai tingkatan. Tapi hal ini ingin dilanggar pak Alex Noerdin,” katanya.

Ditambahkan Iskandar, ia bersama teman- teman yang lain akan melakukan upaya atas keputusan DPD yang dinilainya melanggar dan cacat hukum tersebut.

“Kami akan mempertanyakan putusan pemecatan tersebut, dan sekarang masih menunggu SK resmi. Pemecatan kader atau pengurus partai harus sesuai AD/ ART, bukan karena komunitas, jadi aturan.”

“Kami akan ke Mahkamah Partai dan kami juga punya hak untuk mengevaluasi pengurus,” tandasnya.

Senada diungkapkan Yulizar Dinoto. Ia tidak mengetahui apa yang jadi alasan partai mencopotnya sebagai pengurus partai.

“Memang saya belum menerima SK pemecatan itu secara resmi, jika memang ada saya mempertanyakannya. Apa dasarnya dan salah saya apa? Mengingat saya sudah berjuang bersama Golkar sejak lama,” ungkap Yulizar.

Dilanjutkan mantan Kepala BPBD Sumsel ini, jika memang ada evaluasi kepengurusan harusnya hal itu dilakukan sesuai AD/ART partai dan melalui pleno.

“Kalau mau dievaluasi, saya rasa jabatan Sekretaris DPD juga harus dievaluasi dan dicopot, karena rohnya partai ada dijabatan tersebut dan kami lihat juga Partai Golkar jadi semerawut,” tegas dia.

Dihubungi terpisah Sekretaris DPD I Golkar Sumsel Herpanto mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan rapat dan belum ada putusan untuk nama-nama yang direkomendasikan ke DPP sebagai calon Ketua DPRD Sumsel.

“Iya, ada delapan nama usulan, tapi belum diputus, sekarang masih rapat,” kata Herpanto, tanpa menyebutkan secara detil nama- nama yang diusulkan.

Sedangkan kandidat Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, hasil pleno yang dilakukan Golkar Sumsel banyak cacatnya. Dia juga belum mengetahui secara pasti berapa nama yang direkomendasikan.

“Calon Ketua DPRD itu harus sesuai hasil rakernas 2013, dan minimal sekurang- kurangnya memenuhi 3 persyaratan (pengurus, pernah menjabat, dan suara terbanyak). Tapi kami lihat ada satu calon yang direkomendasikan juga, padahal tidak satu pun syarat dipenuhi, calon ini dipaksakan,” katanya.

Dari delapan nama itu, Yansuri hanya mengetahui 5 nama yang dianggap memenuhi selain incumbent, mereka juga pengurus di Golkar Sumsel.

Yaitu M Yansuri, RA Anita Noeringhati, Medi Basri, Nadia Basyir, dan Linda Syarofi.

“Jadi, kalau tetap memaksakan kehendak pimpinan partai. Saya rasa hal itu tidak bagus dan itu akan jadi preseden buruk bagi partai ke depan,” ujar Yansuri. Dia membantah saat pleno mengerahkan massa untuk menekan.

Secara terpisah, RA Anita Noeringhati saat dikonfirmasi terkait namanya masuk dalam usulan DPD Golkar Sumsel sebagai calon ketua DPRD Sumsel, enggan mengomentarinya, sebab yang berhak menjawab adalah ketua ataupun Sekretaris DPD Golkar Sumsel.

“Silakan hubungi Sekretaris DPD Golkar Sumsel karena mereka yang berhak,” katanya.

Sementara Fatra yang dihubungi Tribun tidak merespon, meski sudah beberapa kali ditelepon dan dikirim pedan WA ke nomor ponselnya.

Sumber: Tribunsumsel.com (arf)

Editor: Kharisma Tri Saputra

Posted by: Admin