GAS PDPDE SUMSEL “PATUT DIDUGA  KONSPIRASI BERSELIMUT KERJASAMA JUAL BELI” ADAKAH UNSUR PIDANANYA?

O P I N I

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Joint Operating Body (JOB) Pertamina Hulu Energi Jambi Merang menandatangani kontrak perjanjian jual-beli gas (PJBG) senilai US$ 577 juta dengan tiga pihak yaitu PT Pembangunan Kota Batam, PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT Chevron Pacific Indonesia.

Direktur PHE Jambi Merang Eddy Purnomo kala itu (2010) menjelaskan, gas yang dijual dari blok Jambi Merang merupakan satu-satunya gas yang menjadi andalan pemerintah dari blok-blok migas yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Ia merinci, alokasi untuk masing-masing pembeli adalah sebesar 48.400 Billion British Thermal Unit (BBTU) untuk PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan daerah tersebut akan menggunakan gas itu untuk memasok kebutuhan energi di Sumatera Selatan dan industri di sekitar Jambi.

Blok Jambi Merang saat ini dimiliki dioperasikan oleh JOB Jambi Merang yang sahamnya dimiliki oleh PT PHE Jambi Merang sebanyak 50%, Talisman Jambi Merang 25%) dan Pacific Oil & Gas 25%.

Awalnya, PSC-JOB Blok Jambi Merang pertama kali ditandatangani pada 10 Februari 1989 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 9 Februari 2019 Perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan PHE Jambi Merang tertuang di dalam perjanjian jual beli gas Nomor MAN-J/10-0954 dan 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 tertanggal 2 Nopember 2010 dengan volume sebesar 15 MMSCFD atau setara 15 X 1.040 = 15.600 MMBTUD.

Seharusnya hak jual ini sangat menguntungkan Pemprov Sumsel bilamana bekerjasama dengan fihak ketiga yang beritikad baik dan saling menguntungkan. Selisih harga pembelian dan penjualan sebesar $ 1 akan menghasilkan keuntungan puluhan miliar per tahun atau bahkan mendekati ratusan miliar per tahun.

Perjanjian penjualan gas dengan broker (pembeli) PDPDE Gas justru sangat tidak menguntungkan PDPDE Sumsel bila dilihat dari perjanjian jual beli antara PDPDE Sumsel dan PT PDPDE Gas dan amandement perjanjian jual beli tersebut.

Perjanjian jual beli antara PDPDE Sumsel dan PT PDPDE Gas di tanda tangani oleh Dirut PDPDE Sumsel kala itu yang disinyalir adalah mantan salah satu direktur PT PDPDE Gas yaitu Caca Isa Saleh dan yang mewakili PT PDPDE Gas dalam perjanjian tersebut adalah Ahmad Yaniarsah Hasan yang menggantikan Caca Isa Saleh selaku Dirut PDPDE Sumsel setelahnya.

Pokok perjanjian yang sangat tidak menguntungkan PDPDE Sumsel antara lain menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) kilo meter dengan seluruh biaya yang di keluarkan oleh penjual (PDPDE Sumsel) dan selama periode pemasukan gas tanpa adanya tanggung jawab pembeli terhadap kegagalan melakukanya kemudian pajak – pajak yang harus ditanggung oleh penjual dalam hal ini PDPDE Sumsel.

Harga kontrak pembelian sudah di sepakati antara Penjual (PDPDE Sumsel) dan broker (PT PDPDE Gas) sebesar $ 5,5 (lima koma lima Dolar Amerika Serikat) di tambah toll fee sesuai tagihan PT Transfortasi Gas Indonesia dan tanpa keterlibatan PDPDE Sumsel dalam penjualan oleh broker atau PDPDE Gas kepada fihak ketiga.

Berdasarkan perjanjian ini PDPDE Sumsel disinyalir hanya mendapatkan toll fee dengan kisaran $ 0,07 atau 7 sent dolar per MMBTU. Sementara selisih harga jual dan beli menjadi keuntungan kotor PT. PDPDE Gas.

Hitung hitungan kasar berdasarkan kontrak pembelian antara PT PDPDE Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp dan Paper Industri sebesar 10 BBTUD sejak 11 Nopember 2011 bilamana selisih harga $ 2 BBTUD maka keuntungan kotor PDPDE Gas sebesar : 10 X 30 X 12 X $ 2 X 1.040 X Rp. 12.000 = Rp. 89.856.000.000/tahun.

Sementara PDPDE Sumsel hanya mendapat toll fee sebesar 10 X 30 X 12 X $ 0,07 X 1.040 X Rp. 12.000 = Rp. 3.144.960.000,-/tahun.

Dikarenakan PDPDE Sumsel tidak mampu menyediakan pasilitas pipa gas sepanjang 52 Km maka PT PDPDE Gas menyediakan secara keseluruhan dengan skema perjanjian PDPDE Sumsel mendapat saham 15% PDPDE Gas dan semua perjanjian pembelian gas ke PHE Jambi Merang di ambil alih PDPDE Gas.

PDPDE Sumsel hanya mendapat deviden saham yang di tentukan oleh PT PDPDE Gas sementara keuntungan jual beli gas menjadi hak sepenuhnya dari PDPDE Gas termasuk kewajiban PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel yang tertuang di dalam perjanjian jual beli gas di abaikan.

Pokok pokok perjanjian yang di abaikan dalam perjanjian jual beli antara PDPDE Gas dan PDPDE Sumsel meliputi pembayaran setiap bulan oleh pembeli ke rekening PDPDE Sumsel berdasarkan jumlah minimum pembelian berdasarkan ketentuan perjanjian.

Pembeli dalam hal ini PT PDPDE Gas harus menerbitkan Standby Letter Of Credit (SLBC) sebagai jaminan yang tidak dapat di cabut kembali dan tidak bersyarat dengan mata uang dollar Amerika dengan jumlah setara 90 hari atau untuk 3 bulan di kalikan harga kontrak yang berlaku namun hal ini sepertinya di abaikan.

Bilamana pembeli dalam hal ini PDPDE Gas gagal menyediakan SLBC maka penjual dalam hal ini PDPDE Sumsel berhak membatalkan kontrak jual beli gas dan mencairkan SLBC sesuai kewajiban pembeli atau PDPDE Gas.

Pembeli dalam hal ini PDPDE Gas harus memberikan jaminan pelaksanaan sebesar $ 250.000 yang diserahkan setelah 30 hari penandatanganan kontrak antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas namun disinyalir di abaikan.

Pembeli dalam hal ini PDPDE Gas harus memenuhi kontrak minimum pembelian gas pada tahun pertama sebesar 85% dari total Jumlah Kontrak Harian (JKH) sebesar 12,75 MMSCFD dan membayar Jumlah Pembelian Minimum tersebut setiap bulannya kepada PDPDE Sumsel dan kemudian Pembeli dalam hal ini PDPDE Gas harus memenuhi kontrak minimum pembelian gas pada tahun kedua sebesar 90% dari total Jumlah Kontrak Harian (JKH) sebesar 13,50 MMSCFD dan membayar Jumlah Pembelian Minimum tersebut setiap bulannya kepada PDPDE Sumsel.

Kedua syarat perjanjian ini di sinyalir tidak pernah di laksanakan dimana seharusnya PDPDE Gas harus membayar finalty sebesar (12,75 – 10) X 30 x 12 X 1.040 X $ 5,5 X 12.000 = Rp. 67.953.600.000,- pada tahun pertama kepada PDPDE Sumsel sesuai kontrak perjanjian jual beli.

Kemudian untuk tahun kedua PDPDE Gas harus membayar finalty sebesar (13,50 – 10) X 30 x 12 X 1.040 X $ 5,5 X 12.000 = Rp. 86.486.400.000,- kepada PDPDE Sumsel karena tidak mampu memenuhi kuota pembelian.

Pada tahun kedua seharusnya telah di lakukan amandement perjanjian untuk memenuhi kuota perjanjian jual beli sebesar 15 MMSCFD atau 15 juta kaki kubic per hari antara PDPDE Sumsel dan PT PDPDE Gas atau meng akhiri perjanjian tersebut namun amandement perjanjian di buat tahun ke empat setelah kontrak dengan PLTG Purwodadi di tanda tangani oleh PDPDE Gas dan PT PLN.

Sangat di sayangkan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dan PT PDPDE Gas tetap di lanjutkan dengan klausal perjanjian yang sangat merugikan Pemprov Sumsel atau masyarakat Sumsel secara keseluruhan.

Jumlah potensi keuangan yang disinyalir hilang karena lemahnya analisis hukum dan ekonomi oleh Biro Hukum dan Biro Ekonomi Pemprov Sumsel mendekati besaran nominal Rp. 96.000.000.000/tahun selama kurang lebih 7 tahun sejak penanda tanganan kontrak jual beli antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas atau setara Rp. 672 milyar potensi PAD yang hilang dari kontrak hak jual gas PHE Blok Jambi Merang.

Pada tanggal 8 Oktober 2012, PT. Rukun Raharja (RAJA) melalui anak usaha Perseroan, PT Panji Raya Alamindo (PRA) mengakuisisi 51% saham PT PDPDE GAS senilai Rp. 27.284.000.000.00 dan $ 8.000.000,-

RAJA telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp. 147 milyar untuk membeli saham PDPDE Gas pada tahun 2012 dan akankah tinggal diam bila kontrak jual beli gas antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas di batalkan.

Penulis: Tim Redaksi Transformasinews

Posted by: Admin Transformasinews.com