FKMTI Kembali Datangi Kementerian ATR/BPN di Jakarta

TERGABUNG – Para korban perampasan tanah yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) saat diterima Kabag Humas ATR/BPN dan Direktur Sengketa Tanah Wilayah 2 Firdaus dan jajarannya. (Dok/SHNet)

TRANSFORMASINEWS.COM , JAKARTA – Warga korban perampasan tanah kembali mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (25/11). Selain melengkapi data, mereka juga mendesak BPN menggunakan kewenangannya sebagai lembaga eksekutif untuk membatalkan SHGB/SHM yang jelas cacat administrasi dalam proses penerbitannya.

Para korban perampasan tanah yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) diterima Kabaghumas ATR/BPN dan Direktur Sengketa Tanah Wilayah 2 Firdaus dan jajarannya.

Kabaghumas ATR/BPN Horison Mokodompit meyakini warga yang datang bukanlah orang-orang suruhan karena mereka membawa dokumen tanah yang mereka miliki namun tanah mereka dikuasai pihak lain.

Horison menjelaskan pihak kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. Karena itu pihaknya dengan senang menerima masukan data dari para korban mafia tanah agar bisa menyeselasikan persoalan yang terjadi.Ada pula tanah yang dimiliki dengan keputusan presiden seperti para transmigrans di Lahat, Sumatera Selatan dan warga relokasi warga Senayan tetapi dikuasai oleh perusahaan yang sama, Sinar Mas.

Selain itu juga tanah girik warga milik Rusli Wahyudi di BSD dan Sammy di Sawangan Golf dikuasai Konglomerat. Sedangkan 260  warga Kiray Cipete memiliki tanah verponding namun  di atas tanah mereka sudah ada SHM.

Ketua FKMTI Budi Kendi menegaskan warga yang tergabung dalam FKMTI adalah korban perampasan tanah yang dipaksa bersengketa. Menurutnya, sengketa dan perampasan tanah sangat berbeda.

Perampasan tanah, pemilik tanah tidak pernah menjual kepada perampas, tidak ada hubungan bisnis atau pun keluarga tetapi tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. “Jadi, BPN jangan menyuruh korban perampasan tanah ke pengadilan. Tanah mereka dirampas dan si perampas pasti menang karena punya uang untuk membeli mafia peradilan,”  tegasnya dalam rilis yang diterima SHNet, Selasa (26/11) pagi.

Untuk menyelesaikan kasus perampasa tanah, lanjutnya, BPN cukup membuka dokumen warkah tanah dan menguji kebenaran dokumen yang dimiliki korban perampasan tanah dan si perampas tanah.

“BPN tinggal buka laci dokumen, adu data antara dokumen milik korban dan pihak perampas, Saya yakin, 2 hari selesai, buka lacinya akan selesai persoalan tanah diIndonesia,” tambahnya.

Sedangkan Sekjen FKMTI Agus Muldya menjelaskan, kedatangan mereka selain untuk memberikan data dan dokumen korban perampasan tanah juga untuk memberi saran kepada pihak kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian kasus perampasan tanah sesuai aturan yang berlaku.

“FKMTI ingin membantu pihak ATR/BPN untuk menindalanjuti arahan presiden Jokowi pada tanggal 3 Mei 2019 lalu untuk segera selesaikan perampasan tanah. Ini kewenangan eksekutif, jangan dilempar menjadi ranah yudikatif. Permen no 11 tahun 2016 jelas bpn bisa batalkan sertifikat yg cacat administrasi,” ujar Agus.

Menurut Agus, berlarutnya kasus perampasan tanah katena Mafia tanah  bukan cuma diluar sistem karena pasti ada yg di dalam sistem BPN .

“Korban perampasan tanah seperti Anie Sri Cahyani tdk pernah menjual tanahnya. Pernah diseret ke pengadilan dan dikalahkan tapi tahun 2019 ini terbukti oleh bpn sendiri tanahnya memang milik Anie, apakah musti balik ke pengadilan lagi,” kata Agus.

“Begitu  juga Robert Sudjasmin , beli dari lelang negara dan sdh di verifikasi BPN sebelum di jual kepadanya. Lalu setelah balik nama sertifikatnya tak pernah sampai kepada Robert. Padahal no risalah lelangnya beda lokasi tanah beda dan nomor giriknya juga beda dengan punya pak Robert. Bagaimana ini bisa terjadi karena tanah itu tidak pernah dijualnya , apakah pengadilan bisa menjadi tempat jual beli tanah? “ungkapnya lagi.

Agus juga mengingatkan BPN jangan sampai korban perampasan tanah meninggal di atas tanahnya sendiri seperti yang dialami Kol (pur) Triyanto di Balikpapan Kalimantan Timur. “Almarhum meninggal saat sedang menengok pagar tanahnya yang dirobohkan orang. Almarhum berjuang bersama menengimbeserta 300 warga lainnya pemilik shm,” katanya.

Dengan melihat semua ini, FKMTI mengajak BPN untuk sama sama buka data dan logika proses. Perlu juga disampaikan bahwa FKMTI juga berencana bertemu Kapolri dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Dalam rangka bela negara dan membantu supaya persoalan seperti ini bisa diselesaikan.

Sumber: sinarharapan.net (PR/Nonnie Rering)

Posted by: Amin