Enam Hakim Agung Diadukan ke Komisi Yudisial

Hasil gambar untuk FOTO KANTOR komisiyudisialTRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. SEBANYAK enam hakim agung dan dua panitera pengganti dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Mereka dilaporkan lantaran diduga melanggar kode etik karena mengadili kembali perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Laporan tersebut dibuat oleh seorang warga Jatinegara, bernama Nogo Boedi Soegiarto. Keenam hakim agung yang dilaporkan Boedi yakni; Zahrul Rabani, Ibrahim, Yakup Ginting, Is Sudaryono, HM Hary Djatmiko, dan Supandi. Sedangkan dua panitera yang dilaporkan, Ni Luh Perginasari Artitah dan Ruth Endang Lestari.

“Saya tidak mengerti, negara sudah merdeka 72 tahun, tapi ada majelis hakim memutus perkara yang sudah inkracht diadili kembali. Kok bisa,” kata Boedi seperti dikutip Antara, Jumat (8/9).

Boedi merupakan ahli waris Almarhum Budi Purnama, pemilik tanah seluas 2.138 meter persegi yang berlokasi di Jalan Mayjend DI Panjaitan Jatinegara. Kasus bermula saat kepemilikan tanah tersebut disengketakan terkait kepemilikan sertifikat antara ahli waris dengan Hindartho Budiman.

Singkatnya, kubu ahli waris, dalam hal ini Boedi, memenangkan sengketa sebagaimana putusan MA No. 725/PK/Pdt/2008 tertanggal 24 Februari 2009. Kemudian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan ahli waris.

Namun, kubu Hindartho disebut tidak puas dan menggugat kembali perkara yang sama ke Pengadilan negeri Jakarta Timur. Saat itu, putusannya hingga peninjauaan kembali (PK) ditolak.

“Tanah tersebut milik Almarhum Budi Purnama, ayah saya dan keluarga saya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” bebernya.

Hindharto lantas mengajukan PK untuk kedua kalinya dan permohonannya kali ini dikabulkan oleh hakim MA. Hal tersebut, menurut Boedi merupakan rancangan sejak awal permohonan PK oleh Hindharto.

Karena itu, dirinya melaporkan para hakim agung yang mengabulkan permohanan PK yang dimohonkan oleh Hindharto Budiman ke Komisi Yudisial.

Sementara itu pengamat hukum Iqbal Daud Hutapea menjelaskan jika ada perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap namun disidangkan kembali (nebis in idem) maka Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus turun tangan.

“Patut diduga ada dugaan lain dan sekaligus dugaan pelanggaran pedoman perilaku hakim dan kode etik hakim,” kata Iqbal.

Sumber: Mediaindonesia  (MTVN/OL-6)

Penulis: Damar Irada

Posted by: Admin Transformasinews.com