Dugaan Modus Kecurangan di Sekretariat Daerah Pemkab PALI

TRANSFORMASINEWS.COM, PALI – Ada yang menarik terkait perihal belanja BBM di Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun anggaran 2018.

Dimana, auditor negara menemukan modus dugaan praktik kecurangan yang mengakibatkan uang rakyat berindikasi mengalami kebocoran.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 Sekretariat Daerah menganggarkan Belanja BBM/Gas dan Pelumas sebesar Rp.2.560.000.000,00 dan telah terealisasikan sebesar Rp.2.558.433.050,00 atau 99,94% dari pos anggaran.

Auditor negara mengemukakan, bahwa dokumen pertanggungjawaban Belanja BBM tidak dilengkapi dengan nota pembelian atau kwitansi dari SPBU atau pihak terkait. Dokumen pertanggungjawaban Belanja BBM sebesar Rp.1.789.983.750,00 berupa kwitansi serah terima Uang dari Bendahara Pengeluaran kepada PPTK.

Dimana, dijelaskan peraturan Bupati PALI Nomor 053 Tahun 2017 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah PALI tidak mengatur kewajiban atas pertanggungjawaban fisik atas bukti belanja. Sedangkan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 132 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Auditor negara, menemukan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.166.638.550,00 dengan uraian:

– Pembayaran ganda atas Uang BBM kepada pegawai yang dinas luar sebesar Rp.130.676.350,00. Dokumen perjalanan dinas pegawai diketahui, terdapat 21 pegawai penerima Uang BBM yang melakukan perjalanan dinas luar daerah namun masih menerima Uang BBM secara rutin setiap bulan tanpa potongan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.130.676.350,00.

– Pembayaran Uang BBM melebihi standar sebesar Rp.12.556.200,00. Berdasarkan daftar kendaraan roda dua menunjukkan, bahwa kendaraan dengan plat nomor BG 2204 PZ, BG 2358 PZ, dan BG 2067 PZ merupakan kendaraan roda dua pool untuk operasional yang besaran Uang BBM sesuai dengan Peraturan Bupati PALI Nomor 053 Tahun 2017 adalah dua liter per hari.

Sedangkan, pertanggungjawaban belanja BBM untuk ketiga kendaraan tersebut melebihi jumlah yang diatur dalam peraturan tersebut, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.12.556.200,00.

– Pembayaran Uang BBM untuk penerima yang telah pensiun sebesar Rp.5.418.000,00. Dimana, disebutkan, bahwa saudara BCU (Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kemayarakatan & SDM) tercatat menerima Uang BBM sebesar Rp.3.600.000,00 pada bulan mei dan Rp1.818.000,00 pada bulan juni
untuk kendaraan dengan plat nomor BG 1529 PZ. Namun, hasil pemeriksaan dokumen kepegawaian menunjukkan, bahwa saudara BCU telah pensiun pada bulan April 2018.

– Pembayaran Uang BBM untuk kendaraan tidak tepat sasaran sebesar Rp.17.988.000,00. Dimana, diketahui bahwa terdapat pengeluaran Uang BBM untuk kendaraan jenis Innova dengan plat nomor BG 1517 PZ yang tercatat sebagai kendaraan operasional Sekretaris Daerah yang jabatannya berakhir pada bulan Mei 2018 selama periode bulan Januari s.d. Mei 2018.

Pembayaran Uang BBM atas kendaraan tersebut diberikan secara tunai oleh PPTK kepada Sekretaris Daerah. Hasil konfirmasi dengan PPK dan PPTK (periode bulan Januari s.d. Mei 2018) diketahui, bahwa kendaraan Innova dengan plat nomor BG 1517 PZ berada di Jakarta sejak bulan Januari s.d. Mei 2018. Kendaraan dengan plat nomor BG 1517 PZ tersebut digunakan untuk kendaraan operasional Sekretaris Daerah Kabupaten PALI di Jakarta.

Sekretaris Daerah Kabupaten PALI (periode s.d bulan Mei 2018) berada di Kabupaten PALI dan apabila melaksanakan perjalanan dinas luar daerah atau ke Jakarta, maka dibayarkan biaya transportasinya. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas kendaraan yang tidak tepat sasaran sebesar Rp.17.988.000,00. (B.Suwarno/BPK-RI)