DUGAAN KORUPSI DI PDPDE  SUMSEL BERPOTENSI RUGIKAN KEUANGAN DAERAH

  • Potensi kerugian keuangan daerah mencapai trilyunan rupiah
  • Perjanjian yang menguntungkan fihak swasta
  • Merupakan Participacing Interest blok Jambi – Merang

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Berawal dari Participacing Interest (PI) Pertamina Hulu Energi – Talisman dan Pacipic Oil pada blok Jambi Merang pada tahun 2009 kepada Pemprov Sumsel yang di berikan berupa hak jual gas bagian negara sebesar 15 MMSCFD, PDPDE Sumsel selaku perusahaan daerah mengelola hak jual gas ini.

PI ini diserahkan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP MIGAS) dengan perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE dengan BP Migas dan KKS blok Jambi Merang dimana PDPDE mewakili Pemprov Sumsel. Dinyatakan oleh Pemprov Sumsel dalam perjanjian itu  untuk memenuhi kebutuhan energy di Sumsel namun di rubah dengan permohonan Gubernur untuk kebutuhan energy di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

PDPDE Sumsel selaku perusahaan daerah menggandeng PT DKLN untuk pengelolaan hak jual gas bagian negara ini dengan perjanjian membuat perusahaan patungan PT PDPDE Gas selaku pelaksana penjualan gas bagian negara ini. Namun entah mengapa perjanjian kerjasama ini berubah menjadi kuasa jual kepada PT PDPDE Gas.

Pemberian kuasa jual dan pengelolaan gas bagian negara kepada PT PDPDE Gas, sangat jelas melanggar kesepakatan perjanjian jual beli gas antara PDPDE dengan PHE Talisman dan Pacipic Oil.  Point – pint penting dalam perjanjian PJBG tidak terlaksana seluruhnya karena tidak ada transaksi jual beli antara PDPDE Sumsel dengan PHE Talisman dan Pacipic Oil.

PDPDE Sumsel memberikan kuasa mutlak untuk mengelola gas bagian negara ini ke PT PDPDE Gas dan hanya mendapatkan saham sebesar 15% di PT PDPDE Gas. Karena perjanjian yang menguntungkan fihak swasta ini maka Dinas Pertambangan dan energy Sumsel terkesan enggan turut campur dalam perjanjian ini.

Selama kurun waktu 2011 sampai dengan 09 Pebruari 2019  perusahaan swasta PT PDPDE Gas membeli Gas bagian Negara senilai kurang lebih Rp. 1,7 trilyun dan menjual gas ini kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper dan PT PLN Pemangkitan Jambi senilai kurang lebih Rp. 2,5 trilyun dan mendapatkan keuntungan angkutan senilai lebih kurang Rp. 217 milyar sehingga pendapatan penjualan gas dan angkutan PT PDPDE Gas hampir mendekati nominal Rp. 1 trilyun.

Ironisnya PDPDE Sumsel selaku pemilik hak jual gas bagian negara hanya mendapatkan fee dan deviden saham selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2019 sebesar Rp, 38 milyar dan pendapatan itupun di potong untuk cashback pembelian saham 15% senilai hampir Rp. 8 mliyar.

Di tambah lagi beberapa pengurus dan pemegang saham PT DKLN menjadi Direktur utama dan pengurus PDPDE Sumsel atau dengan kata lain  mengatur dari dalam dan mengambil keuntungan dari luar atau istilah Palembang “Netak ngocok dan bagi dewek”.

Adanya laporan dan pemberitaan tentang  potensi kerugian negara yang sangat signifikan di BUMD Sumsel maka fihak Kajati Sumsel menindak lanjutinya dengan memeriksa pengurus BUMD Sumsel ini satu persatu dan mengurainya menjadi kronologis dugaan korupsi berjamaah di PDPDE Sumsel.

Pemeriksaan awal kepada Dir ops dan Staff ahlu hukum PDPDE Sumsel menjadi pembuka dugaan korupsi hak penjualan gas bagian negara ini. Namun pemeriksaan ini berdampak kepada keduanya yaitu di copot dari jabatan dengan alasan perubahan Perusahaan daerah menjadi Perseroan terbatas yaitu PT Sumsel Energi gemilang.

Saat ini menurut informasi dari dalam Kajati Sumsel perkara dugaan korupsi ini hanya menunggu hasil audit tertentu  dari BPK RI terhadap nominal kerugian negara yang riel. Namun issue yang berkembang terhadap nilai kerugian negara mencapai lebih dari satu trilyun rupiah.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin