Dinas ESDM Sumsel Sidak dan Stop 33 Tambang Pasir Ilegal di OKI

TRANSFORMASINEWS.COM, KAYUAGUNG. Terkait  adanya informasi maraknya aktivitas penambangan pasir ilegal di wilayah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), membuat UPTD Regional VII Wilayah OKI dan OI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan melakukan razia di lapangan, Selasa (16/10/2018).

Dari hasil razia yang dikawal Sat Pol.PP OKI dan pihak Kepolisian OKI tersebut, sebanyak 33 tambang pasir ditutup dan kalau masih beroperasi akan dikenakan denda Rp 10 milyar.

Menurut Kepala UPTD Regional VII Wilayah OKI dan OI Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Sumsel, Sunaryono SE, pihaknya terpaksa menyetop operasional tambang pasir, hingga pengelola pasir membuat permohonan izin operasional.

“Saya berjanji kalau berkas lengkap dua hari permohonan izin ini bisa diselesaikan tanpa dipungut biaya,” terangnya di sela – sela sidak di lokasi tambang pasir milik Jeki yang berada di Desa Tanjung Menang.

Masih katanya, harus ada rekomendasi kades, camat untuk membuat izin lingkungan dan masyarakat, NPWP, dan KTP. Pengusaha juga harus membuat dokumen uji tambang yang biayanya tergantung luas, itupun dilakukan oleh ahlinya.

“Tapi kalau penambang ada kepala teknik tambang mereka bisa buat sendiri,” imbuhnya seraya mengatakan, dalam keadaan seperti ini kegiatan tersebut sudah pidana, tapi pihaknya masih memberikan kesempatan pembinaan kalau masih ingin beroperasi silakan mengurus izin operasional.

Lanjutnya, setiap pemilik tambang pertama kali harus mendapat wilayah izin pertambangan, dilanjutkan izin eksplorasi dan baru dilanjutkan pengurusan operasional. Biasanya penambang lahannya tidak sampai lima hektar, semenjak Pergub Nomor 22 Tahun 2012 khusus untuk proyek percepatan maka pihak pengelola melakukan kontrak dengan PT Waskita akan lebih dipermudah.

“Di wilayah ini hanya ada satu pemilik tambang pasir yang memiliki izin eksplorasi, tapi sudah habis masa berlakunya pada 2016 lalu,” tegasnya.

Pemilik tambang pasir di Desa Tanjung Menang, Jeki mengaku, sudah dua tahun membuka usaha tersebut dan dalam sehari bisa mengangkut 100 kubik.

Dirinya sudah mengurus izin eksplorasi tapi sudah habis. Selama ini dirinya selalu membayar pajak ke Dispenda sebesar Rp. 510 ribu/bulannya. “Kami berjanji akan segera mengurus izin,” bebernya.

Kasat Pol PP OKI, Alexander Bustomi MSi menambahkan, ini sebagai langkah untuk menertibkan usaha tambang ilegal yang jumlahnya terbilang cukup banyak dan sudah meresahkan warga. Pasalnya debu dan jalan yang dilintasi truk pengangkut pasir rusak parah.

“Kewenangan urusan tambang itu merupakan hak provinsi dan pusat, tapi karena wilayah kami jadi kami turun ke lapangan untuk mendampingi,” ungkapnya.

Dari pantauan wartawan ini di lapangan, sejak diadakannya razia penambangan pasir oleh Dinas ESDM Sumsel tersebut, aktivitas angkutan material pasir ke PT Waskita Karya Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang-Kayuagung yang melintas melalui Jalan provinsi dari Desa Tanjung Menang s.d Arisan Buntal hampir tidak terlihat dan sepi, begitu juga yang melintas dari Jembatan Kayuagung-Jalan Sepucuk.

Sumber:  radarbangsa.co.id

Editor: Nurmuhammad

Posted By: Admin Transformasinews.com