DIDUGA TERJADI PELANGGRAN KODE ETIK OLEH HAKIM TIPIKOR PADA PERKARA HIBAH SUMSEL

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut kedua terdakwa dugaan korupsi dana hibah Sumsel dengan pasal 3 undang – undang tipikor dan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Dimana unsur perbuatan pidana melanggar wewenang oleh kedua terdakwa terpisah atau perbuatan yang tidak terkait.

Namun Majelis Hakim Tipikor Palembang berbeda pendapat dengan JPU pada unsur yang membuktikan perbuatan pidana oleh kedua terdakwa. Majelis berpendapat unsur perbuatan pidana yang terpenuhi untuk memvonis kedua terdakwa adalah perbuatan secara bersama–sama.

Majelis mengesampingkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menolak pledoi dari Penasehat Hukum kedua terdakwa di dalam amar putusanya.

Majelis berpendapat perbuatan Kaban Kesbangpol Sumsel yang meminta pendapat kepada Kepala BPKAD dan mematuhinya adalah perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan pidana.

Sementara pendapat yang di sampaikan Kepala BPKAD kepada Kaban Kesbangpol Sumsel adalah perbuatan yang memenuhi unsur terjadinya perbuatan pidana menurut Majelis Hakim.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan pidana secara bersama – sama terpenuhi.

Bahwa seseorang dapat dianggap masuk dalam kategori bersama-sama, apabila ada kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dalam perbuatan pidana dan kualifikasi dari bersama sama, yaitu adanya kerjasama dengan kesadaran dan erat. Hal ini harus dapat dibuktikan dalam persidangan, terutama berkenaan dengan kerjasama yang dilakukan secara sengaja dan sadar.

Pembuktiannya dapat dilihat dari adanya fakta, intensitas kerjasama, pembagian tugas, pembagian peran dalam pelaksanaan kejahatan, dan adanya kehadiran pelaku pada saat-saat penting dan tidak pernah berhenti pada waktu pelaksanaan perbuatan pidana dilakukan.

Namun unsur perbuatan secara bersama – sama nyata – nyata tidak terbukti dalam fakta persidangan dari keterangan saksi dan alat bukti.

Tidak ada kesepakatan antara kedua terdakwa, pembagian tugas, dan permufakatan jahat antara kedua terdakwa. Kedua terdakwa menjalankan perintah atasan dan menjalankan tugas berdasarkan tupoksinya masing – masing.

Majelis Hakim patut diduga mengesamping fakta persidangan bahwa bergulirnya dana hibah karena Kepala Daerah tidak mentaati perintah Mendagri “Garmawan Pauzi” yang melarang penyaluran dana hibah pada APBD Sumsel 2013 dengan surat nomor : 903-928 tertanggal 28 Desember 2012.

Dinyatakan Mendagri di dalam surat penolakan APBD Sumsel 2013 “Penyediaan anggaran untuk belanja hibah Rp. 1.500.467.959.000.00 diluar belanja hibah dana BOS Rp. 814.067.820.000.00 dan belanja hibah kepada KPUD Provinsi Sumatera Selatan Rp. 280.000.000.000.00 harus di tinjau kembali penganggarannya ……”. Majelis Hakim tidak menyatakan pelanggaran undang – undang oleh Kepala Daerah sebagai penyebab perbuatan kedua terdakwa.

Selain itu juga Permendagri No. 32 tahun 2011 menyatakan pada pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Permen ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban penggunaan dana hibah berada di tangan penerima hibah yang di tegaskan pula pada ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang KOMISI YUDISIAL “ Pasal 20 ayat (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

“Berdasarkan  fakta hukum tersebut diatas, LSM-Indoman akan melaporkan Hakim Tipikor ke Komisi Yudisial terkait dengan vonis yang patut di duga melanggar kode etik, dengan adanya indikasi menutupi fakta persidangan  perkara tindak pidana korupsi  dana hibah Sumsel tahun anggaran 2013″, ujar Amrizal Aroni ketua LSM-Indoman.

Opini: Tim Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com