DIDUGA KARENA BPK RI LEMOT HITUNG KERUGIAN NEGARA AKIBATKAN PERKARA PDPDE TERSENDAT

DOK.FOTO NET

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan menggantung hingga saat ini oleh karena tim Auditor BPK RI diduga belum menghitung kerugian Negara (audit untuk tujuan tertentu) untuk perkara ini.

Pengajuan permohonan audit KN ke BPK RI menurut sumber di Kejaksaan Tinggi sudah diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan semenjak Sprindik di terbitkan September 2019. Namun sampai dengan saat ini belum juga ada kabar beritanya kapan audit KN tersebut di keluarkan oleh BPK RI.

Pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti sudah final menurut sumber di dalam Kajati Sumsel dan hanya menunggu hasil audit Kerugian Negara (KN) untuk menjadikan perkara Dugaan Korupsi pada penjualan Gas Bagian Negara P.21. Ada ke khawatiran di bagian Pidsus Kajati Sumsel akan adanya intervensi fihak tertentu dalam proses pengauditan bila udit KN lamban di kerjakan BPK RI.

Pelajaran berharga dari kasus dugaan korupsi Pertamina pada pembelian blok minyak di Australia Utara dimana BPK RI menyatakan kerugian negara Rp. 0. Untuk investasi pembelian blok minyak itu senilai Rp. 500 milyar. Fihak Kejaksaan Agung dengan terpaksa menggunakan auditor independent untuk menghitung kerugian negara.

Ronald Siahaan selaku anggota Tim pengacara Karen Agustin pada perkara dugaan korupsi pembelian blok minyak Australia Utara sempat berucap, “Kenapa Jaksa menggunakan auditor Independent untuk menghitung kerugian negara hingga klien kami terhukum karenanya padahal BPK RI menyatakan tidak ada kerugian negara ”, ucap Ronald kepada Transformasinews.com.

Simak putusan Mahkamah Konstitusi pada uji materi tentang siapa yang berhak mengajukan kerugian Negara yang di ajukan KPK, “Mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, sertifikasi auditor tidak menjadi tolok ukur dalam pengungkapan ada atau tidaknya suatu kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi, termasuk tidak serta merta menggugurkan atau membatalkan kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan.

Apabila hal tersebut akan dijadikan argumentasi pembelaan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tentu sah-sah saja, namun tidak menutup kemungkinan tidak adanya sertifikasi auditor akan ditangkis oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa kerugian Negara sudah dapat dibuktikan secara materiil oleh lembaganya sendiri dengan tidak menyandarkan pada hasil penghitungan kerugian Negara oleh auditor yang belum memiliki sertifikasi auditor tersebut.

Senada dengan Kejaksaan RI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumbagsel mengemukakan pendapatnya, “Kerugian Negara pada tindak pidana korupsi semestinya dilakukan auditor independent yang tidak terkait dengan proses politis sehingga hasil audit kerugian negara betul – betul independent tanpa pertimbangan fihak tertentu”, pendapat MAKI Sumbagsel.

“Bukan kami menuduh BPK RI rawan intervensi fihak yang berperkara hukum, namun komisioner BPK RI bukanlah auditor independent hingga mungkin saja mendapat masukan yang semestinya dari fihak tertentu”, pendapat MAKI Perwakilan Sumbagsel selanjut.

Perhitungan kerugian negara pada audit tertentu tidaklah menjadi suatu masalah krusial karena penyidik profesional dapat mengajukannya ke instansi lain semisal BPKP atau menggunakan jasa auditor independent. Namun hal ini tentunya menambah beban biaya bagi penyidik karena harus merogoh koceknya membayar auditor independent.(Redaksi)

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin