BPK-RI Terkesan Kurang Serius Menghitung Kerugian Negara Dugaan Korupsi Penjualan  Gas Jambi Merang

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel (PDPDE Sumsel) telah rampung penyidikanya menurut info dari dalam Kantor Kajati Sumsel. Saat ini penyidik Kajati menunggu audit investigative dengan tujuan tertentu dari BPK-RI.

Permohonan Audit Kerugian Negara guna melengkapi berkas P21 tahap pertama menurut sumber dari di Kajati Sumsel telah di ajukan September 2019. Namun hasil audit kerugian negara dari BPK-RI hingga sekarang belum diserahkan oleh BPK-RI kepada penyidik Kajati Sumsel.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumbagsel melalui Deputy Sumbagsel “Ir.Feri Kurniawan” menyesalkan lemotnya pergitungan KN dari BPK-RI.

“Sangat lambannya proses penghitungan kerugian negara dugaan korupsi di PDPDE Sumsel akan berdampak pada kinerja para jaksa penyidik perkara tersebut”, ucap Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

“Akan ada rasa kecewa dari para penyidik Kajati Sumsel dengan lambannya perhitungan audit KN oleh BPK-RI yang memunculkan rasa prustasi dan merasa tersia – siakan”, ucap Feri kembali.

“Perkara dugaan korupsi di BUMD Sumsel ini diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga mendekati Rp. 1 trilyun rupiah selama periode 2011 sampai dengan 2019”, dinyatakan Feri selanjutnya.

“Selaku pegiat anti korupsi, saya merasa kecewa dan menduga ada intervensi fihak tertentu untuk menutupi perkara mega korupsi ini dengan upaya menghambat proses perhitungan audĺt kerugian negara”, ucap Feri kembali.

“Pengalaman buruk penyidik Kejagung pada perkara dugaan korupsi pembelian blok minyak di Australia utara oleh Pertamina dimana BPKRI menyatakan tidak ada kerugian negara seakan terulang”, dinyatakan Feri selanjutnya.

“Penyidik kejagung terpaksa menggunakan auditor independent untuk menghitung kerugian negara yang di bayar cukup mahal”, ucap Feri kembali.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena BPK-RI selaku institusi negara harusnya mendukung program pemberantasan korupsi dan justru bukan malah menjadi sebaliknya, menghambat kinerja Aparat hukum”, pungkas Feri.

PDPDE Sumsel menguasakan penjualan gas bagian negara sebesar 15 MMSCFD kepada perusahaan swasta PT PDPDE GAS dengan persentase bagian keuntungan BUMD Sumsel ini hanya sebesar US$ 0.1 per MMBTU sementara perusahaan swasta PT PDPDE GAS mendapat bagian US$ 2.4 per MMBTU.

Perjanjian jual beli gas bagian negara (PJBG) yang timpang ini mengakibatkan potensi pendapatan negara sebesar Rp. 977 milyar raib.

Mantan Kajati Sumsel yang saat ini menjabat Jampidsus Kejagung pertama kali membuka perkara dugaan mega korupsi ini.

Namun perkara mega korupsi ini seakan mangkrak karena belum selesainya audit perhitungan KN dari BPK-RI.

Ada baiknya Kejagung menggunakan alternatif membayar auditor independent agar perkara mega korupsi ini lanjut ke meja hijau. Demikian rilis tersebut  yang dikirim keredaksi transformasinews.com melalui WhatsApp [08:33, 5/5/2020]  Feri Kurniawan: Deputy MAKI Sumbagsel.

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin