BONGKAR  DUGAAN MAFIA KASUS DANA DESA KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI

TRANSFORMASINEWS.COM, LAHAT – Program Dana Desa yang di glontorkan Pemerintah pusat di harapkan memajukan ekonomi rakyat desa dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun alih – alih meningkatkan ekonomi masyarakyat desa.  Dana Desa di duga menjadi bancakan oknum Kades dan fihak terkait.

Salah satu contoh adalah di desa Gunung Kembang Kecamatan Tanjung sakti Pumi Kabupaten Lahat dimana Dana Desa tidak melibatkan Sekertaris Desa dan diduga adanya pemalsuan tanda tangan oleh oknum aparat desa. Pemalsuan ini diduga untuk mengelabui pertanggung jawaban penyaluran dan penggunaan dana desa.

Berdasarkan perjalanan tiem investigasi transformasinews.com dan pihak MAKI Sumbagsel kelapangan kejadian yang di senyalir tidak masuk akal dalam prilaku salah satu kades gunung kembang dalam mengemban amanah Negara untuk kepentingan dan kemajuan desanya sendiri.

Berawal dari tahun 2015 berdasarkan pengakuan  Sekertaris Desa Gunung Kembang “W” di duga sampai sekarang tidak pernah di libatkan dalam pembahasan penggunaan Dana Desa ( APB-Desa) tapi yang anehnya di duga ada unsur rekayasa dalam memberikan tanda tangan dalam document Apb-des tersebut, Hal tersebut tentunya menjadi tanda tanya bagi Sekdes “Warman” kapan bertanda tangan di perdes tersebut.

Konfirmasi wartawan dan pihak MAKI Sumbagsel ke Sekdes tersebut membenarkan hal ihkwal tersebut, dengan itu aku merasakan tidak senang karena ada perbuatan yang merugikan saya selaku sekdes berupa pemalsuan tangan saya dalam dokumen Negara tersebut,” ucap sekdes.

Lanjut sekdes,” apa maksud dari kades kami ini saya tidak tahu,sehingga tidak menganggap penting peran sekdes dalam hal pengelolaan dana desa ini, perlu anda ketahui sampai saat ini secara kenegaraan saya masih mengemban tugas untuk mengabdi kepada Negara dikabupaten Lahat khususnya di desa Gunung kembang berdasarkan petikan keputusan Bupati Lahat Nomor : 823.2/33/KEP/BKPSDM/2019 tentang kenaikan pangkat PNS, yang isinya terhitung tanggal 01-04-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur tingkat I golongan ruang II/d dengan masa kerja golongan 16 tahun 00 bulan, itukan cukup jelas legalitas saya selaku sekdes di desa Gunung Kembang ini, 4 tahun lagi ding kakak mu ini pensiun” papar sekdes.

“tapi semua ini seluruh pihak terkait sekabupaten Lahat ini seolah olah tutup mata dengan kejadian yang menimpa saya ini, karena masalah ini sudah pernah dilaporkan kepihak kecamat, dinas, inspektorat, ombudsman dan pihak kepolisian, tapi tetap juga kasus ini tidak ada penyelesaian, padahal sangat terang adanya dugaan pemalsuan tangan saya di dalam dokumen desa tersebut,” pungkasnya.

Selanjutnya sekdes mengatakan “saat ini saya selaku warga Indonesia akan menuntut keadilan dalam ranah hukum, karena saya sangat di rugikan dalam hal ini,” kata sekdes dengan geram.

Konfirmasi wartawan dan pihak MAKI Sumbagsel ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menemui salah pejabat tinggi di OPD ini dengan tujuan untuk memberitahukan perihal tersebut di desa Gunung kembang ini, tapi dengan info tersebut berupa pernyataan surat keterangan sekdes itu terasa dingin, seolah olah info ini tidak menjadi mereka terkejut yang anehnya sebalik mereka mempertanyakan “Belum pensiun apo pak sekdes”.

Menurut MAKI Sumbagsel sangat tetarik untuk mengusut tutas kasus ini, karena dibalik dugaan adanya pemalsuan tanda tangan, samping itu ada perbuatan yang tidak menyenangkan di duga pelecehan ke pada aparat Negara yang resmi untuk mendampingi tugas kades yang di percaya masyarakat untuk memimpin desa, dalam lembaga desa tersebut,” ujar Ir. Fery Kurniawan .

“Jika didugaan pemalsuan tanda tangan itu benar adanya, jadi pengelolaan dana desa Gunung Kembang ini dari tahun 2015 sampai saat ini sangat di ragukan adanya, dari pembuatan APB-Desa sampai pembuatan SPJ penggunaan dana desa tersebut, kami dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI SUMBAGSEL ) tidak tinggal diam dalam dugaan Mafia pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kembang ini, dan semoga saja tidak terjadi di desa lain di kabupaten Lahat ini, bila ada juga kami akan mengajukan pemohonan ke KPK untuk mengecek langsung ke kabupaten Lahat ini untuk membokar penyalahgunaan dana desa” ujar Deputy MAKI Sumsel Ir. Fery Kurniawan.

Redaksi Transformasinews.com

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin