Benarkah Pemberantasan Korupsi Terkendala Anggaran ???

O P I N I

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Sering kita baca di media massa begitu gencarnya Aparat Hukum Umumkan pengungkapan perkara korupsi namun ujung – ujungnya mandeg di tengah jalan. Publik bertanya, “kenapa tidak ada lanjutannya dan cuma hanya sebatas pers liris saja”.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia perwakilan Sumatera Bagian Selatan menyikapi penomena ini karena 3 hal yang krusial.

Pertama adanya fihak yang berupaya menghentikan perkara hukum dengan memberikan imbalan kepada oknum aparat hukum yang bisa menunda perkara atau menghentikan perkara dan ini sudah menjadi rahasia umum.

Yang kedua adalah intervensi dari petinggi kekuasaan dalam penundaan ataupun penghentian perkara yang di sebabkan 2 hal yaitu grativikasi dan hubungan kepentingan.

Dan ketiga adalah yang paling krusial yaitu keterbatasan anggaran. Dan yang ketiga ini menjadi perhatian penting Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Sumbagsel karena perkara korupsi bisa terhambat selama bertahun – tahun.

Perkara korupsi yang di tangani oleh KPK tidak terkendala anggaran karena tidak ada batasan anggaran dalam proses penyidikan. Sementara itu anggaran untuk penyidikan perkara korupsi di Kejaksaan disinyalir sangatlah minim dan sangat terbatas.

Menurut Deputy MAKI Sumatera  Bagian Selatan “Feri Kurniawan”, “keterbatasan anggaran harus menjadi perhatian khusus Kejaksaan Agung RI karena berpotensi menghambat proses tindak lanjut perkara korupsi”.

“Berapa anggaran yang disediakan Kejagung untuk penyidikan perkara korupsi di Kejaksaan tinggi menjadi penentu tindak lanjut perkara korupsi di daerah”, ucap Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

“Belum lagi biaya tak terduga untuk membayar auditor independent bila institusi terkait penghitungan kerugian negara lamban dalam penghitungan kerugian negara atau di duga telah pengaruhi oleh fihak yang terkait perkara korupsi”, ucap Feri lebih lanjut.

“Perkara nunggak menjadi tren di Kejaksaan karena keterbatasan anggaran dan berfotensi ada dugaan oknum Kejaksaan yang me 86 kan perkara korupsi dan ini sudah menjadi rahasia umum”, pungkas Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

Walaupun langit akan runtuh namun hukum harus tetap di tegakkan menjadi dongeng sebelum tidur dan peneman dengkuran para pegiat anti korupsi serta menjadi kendala kerja Aparat hukum yang tiada melanggar kodrat.

Demikian rilis Opini tersebut  yang disampaikan keredaksi transformasinews.com melalui WhatsApp [11:35, 5/5/2020]  Feri Kurniawan Deputy MAKI Sumbagsel.

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin