Bansos Pemprov Sumsel Untuk Lembaga Lanjut Usia Tak Punya Dasar Hukum?

TRANSFORMASINEW.COM, PALEMBANG. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 147/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 19 Februari 2016, Pemprov Sumsel diketahui telah menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp.600.000.000. Anggaran belanja bantuan sosial tersebut direvisi terakhir dengan SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 27 Desember 2016 menjadi sebesar Rp.226.000.000.

Hasil review atas SK Gubernur tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta dokumen pencairan SP2D bantuan sosial diketahui terdapat pencairan bantuan sosial yang tidak berdasarkan pada SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD tanggal 27 Desember 2016. Pencairan bantuan sosial kepada Lembaga Lanjut Usia (LLU) sebesar Rp.100.000.000, dilakukan pada tanggal 31 Maret 2016 dengan SP2D Nomor 1256/SP2D/1.20.05.02/2016 dengan mengacu kepada SK Gubernur Nomor 147/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Akan tetapi, pada revisi SK Gubernur Nomor 771/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 27 Desember 2016, alokasi bantuan sosial untuk lembaga lanjut usia tersebut dihilangkan. Dengan demikian pencairan bantuan sosial kepada lembaga lanjut usia oleh Pemrov Sumsel berindikasi tidak memiliki dasar hukum.

Sementara itu, atas permasalahan tersebut, pejabat terkait menjelaskan bahwa hal itu terjadi merupakan suatu kesalahan. Seharusnya bantuan sosial yang dihilangkan pada saat revisi SK Gubernur adalah bantuan sosial untuk Petuni, bukan bantuan sosial kepada lembaga lanjut usia.

Kondisi di atas berpotensi menabrak sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 298 ayat (4), menyatakan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, serta Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Sumber:  klikanggaran.com

Posted by: Admin Transformasinews.com