“APBD MUBA 2003 -2006” DUGAAN KORUPSI YANG TAK PERNAH TERUNGKAP

OPINI MENCARI KEADILAN.

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Berawa dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat South Sumatera Development Monitor (LSM SSDM) ke Polda Sumsel dengan LP No. Pol : LP/B-519/XI/2003/SPK tanggal 01 Nopember 2003 kemudian surat Kapolres Muba No. Pol : B/2311/XI/2003/Reskrim tanggal 14 Nopember 2003 tentang laporan dugaan adanya penyelewengan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di kabupaten Musi Banyuasin yang diduga dilakukan oleh Bupati Musi banyuasin.

Kemudian keluarlah Surat perintah penyidikan No. Pol : SPRIN/ /III/2004/Kor/Dit Reskrim tanggal Maret 2004 pada objek perkara dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pelaksanaan pembangunan berbagai proyek di Kabupaten Musi Banyuasin Dana APBD TA. 2003.

Pekerjaan mendahului dan penunjukkan langsung yang diduga atas perintah Bupati dan para pejabat terkait pemerintah kabupaten Musi banyuasin mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 240.015.919.538,-  Perkara yang di sidik oleh Polda Sumsel kala itu meliputi :

1. Dugaan tersangka tambahan, Ir. H. Heri Amalindo selaku Pimpro ruas jalan Sekayu Lais sepanjang 26,53 km , dengan kontraktor PT. Chandratex Indo Artha dengan nilai proyek Rp. 27.930.000.000,- yang dikerjakan 2003 – 2005,

2. Dugaan tersangka tambahan, Ir. Rizal Fhatoni selaku Pimpro proyek Recycling dan pembangunan jembatan sepanjang 19,027 km, dengan kontraktor PT. Conbloc Indonesia dengan nilai proyek Rp. 19.383.020.000,- yang dikerjakan tanggal 01 April 2003 dan berakhir tanggal 10 Desember 2003,

3. Dugaan tersangka tambahan, Zainal Arifin ST selaku Pimpro proyek Sirkuit PON XVI , dengan kontraktor PT. Conbloc Indonesia dengan nilai proyek Rp. 9.695.000.000,-

4. Dugaan tersangka tambahan, Ardi Arfani selaku Pimpro proyek lapangan terbang Run Way jenis CN-235 , dengan kontraktor PT. Ultra Kindo Darma Buana dengan nilai proyek Rp. 21.305.000.000,

5. Dugaan tersangka tambahan, Ir. Ruslan selaku Pimpro pemeliharaan saluran sekunder sepanjang 14 km dengan kontraktor CV. Pirdaus direktur Sukri dengan kontrak Rp. 338.800.000,-,

6. Dugaan tersangka tambahan, Mursidi, BE selaku Pimpro Retaining Wall sepanjang 100 m dengan nilai Rp. 3.152.000.000,- tahun 2003 dan addendum perpanjangan waktu sampai tahun 2004 kontraktor PT. Wijaya Kesuma.,

7. Dugaan tersangka tambahan, Ir.Nusirwan, MM Pimpro proyek kolam renang dengan kontraktor PT. Pamintori Cipta direktur Hj. Ir. Lusiana Pahri,SE (istri Bupati saat ini) dengan nilai kontrak Rp. 27.252.506.000,

8. Dugaan tersangka tambahan, Thamrin Akib, BE Pimpro proyek Rehabilitasi kantor Dinas Pertanian APBD tahun 2003 dengan kontrak Rp. 3.102.600.000,-,

9. Dugaan tersangka tambahan, Ir. M. Teguh selaku Pimpro pembangunan Work Shop dengan anggaran tahun 2003 sebesar Rp. 1.568.000.000 yang dikerjakan CV. Salsabila, penataan kawasan hijau kota Sekayu yang dikerjakan hanya 1 bulan selesai 100% CV. Alvin Karya direktur Asmadi Rp. 2.556.608.320.,

10. Dugaan tersangka tambahan, Pirdaus L. Dine ST Pimpro 8 (delapan) paket pekerjaan di PDAM Musi Banyuasin yaitu, Rehab PDAM Kayu Ara PT. Purnama Asri Lestari Rp. 169.524.000,-,

Pemasangan pipa sepanjang 4,2 km Rp. 731.533.000,- CV. Banyuasin Tiga Sarana, Pembangunan, Pembangunan gudang material Rp. 273.050.000,- PT. Kasam, Rehab PDAM Lumpatan Rp. 489.365.000 CV. Kely,

Pengadaan bahan kimia Rp. 308.193.000,- CV. Usaha Keluarga, sarana pengolahan air bersih desa Peninggalan Rp. 1.490.824.000,-

CV. Duging ThariPembangunan sarana air bersih di tiga lokasi terpisah Kec. Keluang, Sungai Lilin dan Bayung Rp. 22.579.243.000,-

Kontraktor PT. Chandratex Indo artha, selanjutnya Rehab unit pelayanan PDAM sekayu dan Ngulak Rp. 4.918.380.000,- PT. Pilar Mas Perkasa,

11. Dugaan tersangka tambahan, Pateris Lumumba, ST Pimpro pengadaan alat berat tahun 2003 dengan nilai kontrak Rp. 2.493.533.500,- dan pembelian sepeda motor Rp. 4.446.800.000,- pelaksanaan proyek dengan cara pembelian langsung ke PT. Sarana Simpati, PT Astra Internasional, CV Thamrin Bersaudara dan PT Daya Cipta.

12. Dugaan tersangka tambahan Ir. Hj Lucianty Pahri , pemalsuan tanda tangan Park Jong Doo Direktur PT Sam Shin Jaya (penanaman Modal Asing) diduga di lakukan oleh Ir. Hj Lucianty Pahri pada saat penanda tanganan addendum kontrak ke II tanggal 30 Desember 2005 paket “ Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Sarana Olah Raga dan Lapangan terbang dengan nilai Addendum Rp. 9.775.900.000,

Bukti awal di dalam laporan pengaduan tersebut tentang dugaan “Dugaan korupsi” yang dilakukan Bupati Musi Banmyuasin adalah:

1. Nota kesepakatan kerjasama antara Pemkab Muba dengan PT Chandratex Indo Artha yang ditandatangani Chandra Antonio, Alex Noerdin dan H. Lili Ahmadi yang diduga melanggar Kepres No. 18 tahun 2000 tentang “pengadaan barang jasa instansi pemerintah” karena kontrak berdasarkan nota kesepakatan tidak diatur dalam Kepres tersebut dan surat memo ke kepala Dinas PU BM Musi Banyuasin No : 600/0204/IV/2003 meyatakan telah ditujuk langsung (PL) ke PT Chandratex Indo Artha atau terjadi dua judul kontrak “Nota kesepakatan dan Penunjukkan langsung .

Kontrak tersebut diduga telah melanggar Undang – undang No. 5 tahun 1999 tentang “Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” karena terjadi praktek monopoli dengan menyatukan seluruh paket di kabupaten Musi Banyuasin dengan kontrak berbunyi “ Peningkatan jalan aspal hotmix dan pembangunan ruas jalan strategis dan non strategis dalam kabupaten Musi Banyuasin sepanjang 60 Km.

Biaya pelaksanaan sebesar Rp. 82.000.000.000,- ditambah biaya investasi sebesar 30% atau sebesar Rp. 24.6 milyar. Namun pihak Kajari Musi Banyuasin menyatakan belum ditemukan kerugian Negara dengan surat No : B-1233/N.G.19/12/2003. (P-19).

2. Kemudian surat dari Kepala Dinas PU BM Musi Banyuasin No : 600/ DPU- BM/VIII/2004 bulan Agustus 2004 yang ditanda tangani Ir. H. Heri Amalindo mengusulkan penunjukkan langsung ke PT Chandratex Indo Artha paket pelebaran jalan dan overlay Jalan Kol. Wahid Udin dengan nilai kontrak Rp. 12.631.000.000,- dan penunjukkan langsung ke CV Wahyu

3. Kemudian surat Bupati Musi Banyuasin ke Kepala dinas PU BM Musi banyuasin dengan NO. 600/0204/IV/2003 yang menyetujui usulan Kadis PU BM Musi Banyuasin melalui surat NO. 600/27/DPU-BM/II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang usulan penunjukan langsung ke PT Ultra Kindo Dharma Buana untuk paket Pembangunan Lapangan Terbang Airstrip sebesar Rp. 21.305.000.000,-

Penunjukkan langsung PT Chandratex Indo Artha untuk paket Jalan Ruas Sekayu – Lais dengan nilai Rp. 27.930.000.000,- dan penunjukkan langsung ke PT Chandratex Indo Artha pembangunan sirkuit sebesar Rp. 9.695.000.000,-

4. Kemudian surat usulan penunjukkan langsung No. 209/DPU-BM/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang ditanda tangani “Heri Amalindo” ke Bupati Banyuasin mengenai paket Jalan Sp. Selabu-Dawas-Trans C2-Jl Negara sepanjang 4 Km dengan nilai Rp. 3.877.480.000,- an. PT Conbloc Indonesia,

Paket jalan kota Sekayu – Jl jurusan Sp. 11 – Trans B2 spj 3 Km sebesar Rp. 2.907.220.000,- an PT Conbloc Indonesia dan paket penggantian jembatan lebar 4 meter menjadi 7 meter dan penggantian 5 jembatan menjadi 5 unit double box culvert senilai Rp. 2.878.585.000,- atas nama PT Perdana Abadi Perkasa.

5. Pada tahun 2002 ketika Bupati Muba mengirim sepucuk surat ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Musi Banyuasin dengan nomor : 600/2647/Bappeda/2002 tanggal 20 Desember 2002 berkop surat Bupati Musi Banyuasin namun nomor surat Bappeda tentang usulan paket mendahului tahun anggaran dengan alasan PON XVI di Palembang tahun 2004, senilai Rp. 103.589.674.000,- dan disetujui oleh DPRD Musi Banyuasin dengan nomor surat : 600/4392/DPRD/2002 yang ditanda tangani oleh,Ketua Dewan Lili Ahmadi para wakil ketua, Drs. Abbas Machdin, Mustofa Hansaria dan Zainul Bachri Haz.

Dugaan Pasal – pasal peraturan dan perundangan yang dilanggar oleh Bupati Musi Banyuasin sebagai penjabat Bupati Musi Banyuasin tahun periode 2002 – 2006 :

1. PP NO. 105 tahun 2000 pasal 10 ayat 3 “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD apabila tidak cukup tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran. Dugaan pelanggaran “Putusan Bupati Musi Banyuasin tentang pekerjaan mendahului APBD dan pembayaran dengan APBD tahun berikutnya”.

2. PP NO. 105 tahun 2000 pasal 25 “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan PERDA tentang APBD dan tertulis dilembaran daerah” Dugaan pelanggaran “Putusan Bupati Musi Banyuasin tentang pekerjaan mendahului APBD dan pembayaran dengan APBD tahun berikutnya”.

3. Pelanggaran Undang – Undang No. 5 tahun 1999 “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Pasal 22 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Dugaan pelanggaran “Tidak terjadi persaingan usaha dengan penunjukkan langsung 1 (satu) peserta lelang”.

4. Pelanggaran Kepres No. 18 tahun 2000 pasal : Pasal 12 ayat 1 “Pengadaan barang/jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untukpenerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat mengetahui secara luas”.

Dugaan pelanggaran “Tanpa di umumkan di media cetak dan elektronik” Pasal 12 ayat 2 Point B “Pemilihan Langsung yaitu jika cara Pelelangan sulit dilaksanakan atau tidakmenjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga,sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; Dugaan pelanggaran “tidak terjadi perbandingan harga, pekerjaan tidak ada kesulitan (umum) dan pencapaian sasaran secara umum tidak ada kesulitan”

5. Kepres No. 80 tahun 2003 tentang “Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 17 ayat 3 dan 4 Ayat 3. “Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi”.

Dugaan pelanggaran “Penyedia barang dan jasa tidak terbatas (umum) dan pekerjaan non kompleks” Ayat 4 Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran.

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Dugaan pelanggaran “ Tidak ada perbandingan penawaran dan evaluasi teknis dan biaya”

6. Dugaan tindak pidana korupsi pada saat penyusunan Harga Patokan Sendiri (HPS) dengan dugaan yang sangat jelas “ tidak adanya dasar hukum penentuan Quantity dan Quality” mengingat perencanaan proyek diduga tidak melibatkan konsultan perencana sehingga legalitas perencanaan dan nominal HPS tidak berdasar hukum.

7. Pelanggaran Undang – undang tentang Perbankan dan Lembaga keuangan dengan dugaan “Nota kesepakatan (MOU) dengan fihak yang bukan lembaga keuangan terhadap pembiayaan proyek dengan pembayaran berjangka dan bunga investasI”

8. Kepres No. 80 tahun 2003 Pasal 30 “Jenis kontrak” gabungan lump sum dan harga satuan; Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

Dugaan pelanggaran “ Kontrak antara Pemkab dan kontraktor rekanan berbentuk nota kesepakatan (Memorandum Of Understanding” yang tidak ada dalam pedoman pengadaan barang dan jasa “Kepres No. 18 tahun 2999 dan Kepres No. 80 tahun 2003.

Menjadi catatan hitam penegakan hukum di Sumatera Selatan dan takkan terungkaphingga akhir Zaman.

Opini: Tim Redaksi

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com