Aparat Hukum Harus Periksa Dana Desa di PALI Diduga Selalu Bermasalah

TRANSFORMASINEWS.COM, PALI.Ada informasi menarik perihal Dana Desa (DD) di sejumlah desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang disinyalir bermasalah. Terbaru, perseteruan antar warga Desa Semanggus dengan Kepala Desa perihal adanya dugaan penyimpangan Dana Desa baru-baru ini serta indikasi adanya pemalsuan tanda tangan, seakan menjadi bukti kalau penggunaan dana yang bersumber dari APBN tersebut begitu rentan disalahgunakan.

Bahkan, permasalahan tersebut telah disampaikan oleh warga Desa Semanggus ke DPRD PALI. Pihak DPRD Pali diketahui sudah beberapa kali mengadakan rapat dan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Informasi yang dihimpun dari salah satu sumber menyebutkan bahwa Dana Desa Semangus tahun 2018 telah turun sebesar 20%, namun LPJ tahun sebelumnya belum lengkap 100%. Itu artinya, tahun 2017 pencairan Dana Desa tahapan kedua sebesar 40% belum dilaporkan penggunaannya.

Sementara menurut DPMD, Dana Desa Semangus tahun 2018 dapat dicairkan karena ada surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa agar Dana Desa dicairkan, dan LPJ yang kurang akan dilengkapi dan menyusul.

Mengenai perihal tersebut, wakil rakyat sangat menyayangkan Dana Desa bisa dicairkan sementara LPJ belum selesai. Apakah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa di PALI selalu bermasalah?

Dokumen yang dimiliki media menyebutkan, jika dilihat dari histori penggunaan anggaran DD tahun 2015-2016, LPJ Dana Desa di beberapa desa di Kabupaten Pali berindikasi selalu bermasalah. Misalnya saja di tahun 2015, di mana ada sebanyak 18 desa di Pali yang belum melaporkan penggunaan Dana Desa.

Kemudian di tahun berikutnya yakni tahun 2016, angkanya meningkat tajam yakni menjadi 47 desa dari 65 desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan total anggaran sebesar Rp.16.809.704.953,35 kepada Pemkab PALI melalui DPMD.

Dengan permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas, publik menilai, wajar donk, jika publik Serepat Serasan berharap aparat hukum bisa menjadikannya sebagai enter point untuk membuka penyelidikan dugaan praktik penyimpangan Dana Desa di beberapa desa di Kabupaten Pali.

Apalagi hasil pantauan media di lapangan menunjukkan, pengerjaan fisik Dana Desa beraroma kuat terjadi penyimpangan berupa mark up. 

Sumber:  Klikanggaran.com

Posted by: Admin Transformasinews.com