Anggaran Internet di Kominfo PALI Berindikasi Rugikan Keuangan Negara

TRANSFORMASINEWS.COM, PALI – Di tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menganggarkan Belanja Kawat/faksimili/internet sebesar Rp. 1.835.900.000,00. Dari pos anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp. 1.768.896.000,00 atau sebesar 96,35%.

Realisasi Belanja Kawat/faksimili/internet Diskominfo di antaranya adalah, paket pekerjaan yang tertuang dalam SPK Nomor 900/050/SPK/DISKOMINFO/2018 tanggal 24 April 2018 dengan nilai Rp. 1.753.896.000,00.

SPK tersebut menyatakan, bahwa PT Temenjadi penyedia Internet di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI dengan menyediakan 44 titik internet berupa pemasangan dan penyediaan internet untuk 15 titik instalasi baru dan menyediakan internet untuk 29 titik sudah terpasang.

Monitoring diperlukan untuk memantau jumlah waktu layanan internet dalam 1 tahun dengan jumlah waktu layanan yang dibayar dan untuk memantau berapa besaran bandwidth yang diterima dengan bandwidth yang dibayar. Selain itu, pelanggan harus melakukan evaluasi kebutuhan bandwidth dari masing-masing unit.

Pembelian banwidth disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit. Dengan tidak adanya kegiatan monitoring, maka terdapat beberapa risiko, seperti resiko realisasi pekerjaan dalam kontrak tidak dapat ditinjau kembali.

Risiko ini muncul akibat pelanggan tidak memiliki rekap jumlah downtime atau putus sambungan internet dari penyedia. Jumlah downtime yang signifikan dapat dijadikan dasar peninjauan kembali realisasi pekerjaan.

Risiko adanya pembayaran atas internet yang tidak terlayani. Risiko ini muncul akibat pelanggan tidak mempunyai data harian yang menunjukkan aktif atau tidaknya internet di setiap unit. Dan risiko besaran bandwidth pada unit yang menerima sambungan internet tidak efisien.

Risiko ini muncul akibat pelanggan tidak memiliki data besaran aktifitas pemanfaatan internet disetiap unit. Data tersebut menjadi dasar pertimbangan pelanggan untuk melakukan penyesuaian atas besaran bandwidth yang dibeli.

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk melakukan monitoring adalah aplikasi Multi Router Traffic Grapher (MRTG). MRTG dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan beban lalu lintas data pada jaringan data.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan penuturan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada auditor negara, Kegiatan Penyediaan Internet di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI pada Diskominfo, terdapat beberapa permasalahan.

Seperti, monitoring atas Kegiatan Penyediaan Internet tidak dilakukan secara periodik. Berdasarkan keterangan PPTK paket pekerjaan pengadaan internet diketahui, bahwa DISKOMINFO tidak melakukan monitoring secara rutin, hal tersebut ditunjukan dengan tidak adanya laporan monitoring yang dibuat setiap akhir bulan.

Pada saat penandatanganan berita acara pembayaran PPK & PPTK tidak memiliki dokumen monitoring atas pemanfaatan internet, sedangkan komponen atas jasa layanan internet didalam kontrak dihitung berdasarkan bulan. Pembayaran atas jasa layanan internet 12 bulan dianggap terpenuhi 100% oleh pihak penyedia.

Selain hal tersebut, Diskominfo tidak memiliki laporan bulan berjalan atas pengujian tes koneksi dan tes rute paket data untuk mengetahui konektivitas dan respon balik dari alamat yang dituju tersebut, sehingga waktu pertamakali internet diaktifkan dan jumlah downtime layanan tidak dapat diketahui.

Berfotensi terdapat internet tidak termanfaatkan senilai Rp. 242.071.500 ,00.

Berdasarkan data output aplikasi MRTG dari PT Te yang diperoleh pada tanggal 24 april 2019 melalui PPK, diketahui bahwa besaran bandwidth yang ditetapkan oleh Diskominfo untuk disalurkan kepada OPD tidak termanfaatkan. Hal tersebut ditunjukan dengan data pemakaian beberapa OPD yang aktifitasnya sangat sedikit bahkan ada yang tidak memiliki aktifitas sama sekali.

Berdasarkan pemeriksaan titik sambungan internet yang terpasang pada OPD diketahui, terdapat 19 titik tidak ada aktifitas selama beberapa bulan dan 2 titik tidak ada aktifitas  selama 1 tahun namun, diduga tetap dilakukan pembayaran senilai Rp. 242.071.500,00

Diskominfo tidak memiliki skema distribusi internet yang memadai.

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan dokumen secara uji petik diketahui 26 titik tidak terdapat infrastruktur yang memungkinkan internet dapat didistribusikan ke banyak pengguna. Hal tersebut karena tidak terdapat alat pembagi saluran sehingga titik sambungan internet yang sudah aktif tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh banyak pengguna.

Klausul perjanjian kerja jasa layanan internet tidak menjamin terpenuhinya hak Diskominfo.

Hasil pengujian terhadap syarat-syarat yang dimuat dalam SPK menunjukkan bahwa, perikatan atas perjanjian kerja dalam pekerjaan layanan internet tidak memuat secara rinci hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya syarat khusus yang mengatur mekanisme atas terjadinya downtime layanan, kewajiban
penyedia dalam memberikan dukungan teknis, dan dasar penghitungan nilai/biaya yang wajib dibayarkan.

Kondisi tersebut tidak mencerminkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,  kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (B.Suwarno/BPK)