ANEH!!! DI SENYALIR BPK TIDAK TEMUKAN KERUGIAN NEGARA PROYEK JALAN SUMBER JAYA- BTS LAMPUNG TA 2016 KABUPATEN OKU SELATAN

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Mengingat satu tahun perbaikan jalan Sumber Jaya – Batas Lampung kabupaten Oku Selatan terlihat kondisinya semakin parah.

Pantauan tim investigasi transformasinew.com ( selasa 8/8 ) di sepanjang lokasi jalan tersebut terlihat sejumlah titik masih seperti dulu setelah beberapa bulan di perbaiki sudah mengalami kerusakan dan berlubang dengan diameter beragam.

Pemantauan terkait pengerjaan jalan ini sudah di lakukan beberapa bulan yang lalu, hal ini adanya keprihatinan terhadap kinerja SKPD terkait yang terlihat yang patut di acungkan jempol karena secara transparan menunjukkan ketidak berdayaannya di bidangnya di dalam menjalankan amanah negara untuk kebaikan bersama di demi menunjang pembangunan secara merata.

Kerusakan jalan ini bukanlah suatu temuan yang baru, melihat fungsinya merupakan jalur utama penghubung antara propinsi Sumatera Selatan dan propinsi Lampung, dari investigasi sebelumnya sangat jelas, ada beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan parah dengan hancurnya permukaan jalan serta retak retak dan telah membentuk lubang padahal jalan tersebut kondisinya masih perawan atau umurnya baru hitungan hari dan bulan, Kondisi ini tentu sangat mengganggu transportasi masyarakat selaku penikmat jalan.

Kontrol sosial lembaga masyarakat perihal kerusakan jalan ini hanya merupakan angin lalu, dengan pemikiran miris atas kehadiran lembaga lembaga tersebut sembari di dukung kegagahan dari roda kepemerintahan menjadikan segala sesuatu pelanggaran di kabupaten Oku Selatan ini indentik semuanya kebal hukum.

Buruknya konstruksi pengerjaan jalan tersebut pihak Dinas PU Oku Selatan melalui bidang BM nya telah membuat catatan baru di tahun 2016 menambah koleksi pekerjaan yang di senyalir gagal konstruksi atau berupa kinerja yang tak bermutu di berikan kepada masyarakat.

Hal ini terlepas dari kurangnya kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten setempat sehingga patut untuk pertanyakan yang mana selaku pengguna anggaran kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, dan kinerja dari PPK kurang cermat dalam mengkaji analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan. 

Disenyalir  keberadaan dari Asisten teknik dan pengawas lapangan lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga pekerjaan yang bernilai puluhan Miliar ini tidak memberi dampak yang baik bagi masyarakat.

Menyikapi kinerja dinas Pekerjaan Umum tersebut terhadap Lanjutan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Sumber Jaya – Batas Lampung (DAK JALAN) dalam hasil audit BPK RI sepertinya memdapatkan jawaban yang tertuang dalam audit BPK.

Terkait Realisasi fisik pekerjaan tersebut sampai dengan Oktober 2016 diketahui sebesar 25,07% dan realisasi dari keuangannya di nilai sebesar Rp.3.580.385.700,00 atau20% .

Dari nilai kontrak hasil pemeriksaan dokumen kontrak, addendum kontrak, gambar rencana, back up data, laporan bulanan, dan berita acara pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 19 Nopember 2016 yang dilaksanakan tim BPK bersama Pengawas, Konsultan Pengawas, dan rekanan diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan drainase hanya sebesar Rp.54.882.631,38,

Adapun Perhitungan kelebihan pembayaran didasarkan pada pergeseran koefisien formulir analisa yang tertera di kontrak dengan mempertimbangkan pemeriksaan fisik.

Tidak di temukannya kerugian negara berupa kekurangan volume pekerjaan dalam Kegiatan Lanjutan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Sumber Jaya – Batas Lampung (DAK JALAN) tersebut yang dilaksanakan oleh PT JW berdasarkan Kontrak Nomor 63/SPK/PPK/BM.II/APBD/DPU/OKUS/2016 tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp17.901.928.500,00

Addendum Kontrak Nomor 63.a/SPK/PPK/BM.II/ APBD/DPU/OKUS/2016 tanggal 16 September 2016 Dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 11 Desember 2016.

Dimata publik apakah jenis pekerjaan seperti itu yang harus di buat oleh pemerintah untuk rakyat, hal ini semuanya telah membuat bias, semua aktor intlektual yang terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut terasa merdeka, walau hasil karyanya tidak di akuimasyarakat karena kondisinya parah.

Laporan : Tim Redaksi

Sumber: LHP BPKRI TA 2016

Editor:  Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com