TransformasiNews

Dinamika, Integritas, dan Demokrasi

Membangun Kepercayaan Publik Dalam Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota

Dr Ema Rahmaniah (Dosen FISIP UNTAN)

Setiap memulai kelas di FISIP UNTAN biasanya saya mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa “mengapa anda memililih prodi ilmu politik sebagai bidang ilmu anda?? maka jawaban merekapun beragam ada yang ingin jadi pemimpin, Mentri,anggota Legislatif,anggota KPU dan sebagainya. Lalu saya bertanya lagi, anda yakin prodi IPOL mampu mewujudkan mimpi-mimpi anda dan bagaimana cara saya  menguji anda memiliki intgritas,kejujuran dan kecintaan kepada NKRI sementara ujian selama ini paling dilaksanakan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan analisa terhadap isu dan konsep politik yang dilakukan secara  tertulis dan lisan?  Padahal yang menjadi  masalah utama negara ini adalah faktor karakter calon dan pemimpin yang berkuasa atau menjadi wakil rakyat yaitu pemimpin yang berkarakter, visioner, merakyat,  jujur, tegas dan adil. Hal ini terjadi karena masih mengakarnya intervensi dan kuatnya lobby menjadi cara menentukan pilihan yang akhirnya membuktikan hanya mereka yang dominan atau yang berkuasa serta yang memiliki jaringan dan kepentingan akan dibela.

Membangun Kepercayaan Publik Dalam Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota

Membangun Kepercayaan Publik Dalam Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota

Mengapa tulisan ini saya kaitkan antara kepercayaan publik dengan proses seleksi tim sel KPU Kabupaten/Kota? Karena proses seleksi ini berkaitan dengan independensi, kompetensi dan integritas kerja KPU kabupaten/kota yang akan terpilih nanti. Berdasarkan 10 besar nama yang dinyatakan lolos (dapat dibaca di website KPU Kal Bar), ada beberapa kejanggalan yang perlu dianalisa dan diperhatikan lebih lanjut oleh rakyat Kal Bar. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 02 tahun 2013 tentang seleksi anggota komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota jelas menggambarkan secara de jure pengakuan akan pentingnya keterlibatan perempuan baik sebagai tim seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota maupun menjadi anggota komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota. Seperti pasal 4 ayat 4, 5 dan 6  yang berbunyi : “Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah lima orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, professional dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan Perempuan”.

Berdasarkan pasal 4 ini jelas ada asas keseimbangan dan keadilan dalam menentukan kepatutan dan kelayakan menjadi tim sel yang sebaiknya berasal dari berbagai elemen masyarakat dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Dalam hal ini apabila KPU prov Kal Bar benar-benar mengacu kepada PKPU No 02 tahun 2013 adalah sebuah langkah awal  untuk membangun kesadaran dan kepercayaan publik kepada KPU Prov Kal Bar yang memiliki tingkat independensi, integritas kerja dan profesionalisme yang tinggi. Mengapa saya katakan ini sebagai langkah awal membangun kesadaran dan kepercayaan public? Karena tim seleksi KPU kab kota ini memainkan peranan yang penting untuk menyeleksi para anggota komisioner KPU kab kota yang tupoksinya secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian pemilu yang berkualitas pada tahun 2014 mendatang.

Tidak dapat dipungkiri menjadi tim sel KPU Prov otomatis masuk ke dalam ranah politik praktis yang sarat dengan intervensi bahkan konspirasi. Baik itu soft intervensi maupun strong interfensi. Hal ini terjadi karena politik praktis selalu dipenuhi dengan kepentingan. Oleh itu tantangan utama menjadi tim sel adalah bagaimana mendapatkan public trust sehingga nilai-nilai integritas kerja, kompetensi dan indepensi dapat dijunjung tinggi. Oleh itu menuju kepada harapan tersebut ada beberapa hal yang dapat dievaluasi dimulai dari proses perekrutan timsel itu sendiri yang katanya berdasarkan perwakilan dari berbagai unsur seperti unsur masyarakat, akademisi dan tenaga professional. Siapa yang memainkan perana penting dalam urusan melakukan komunikasi dan lobbi sehingga akhirnya memutuskan lima besar? Jika dikatakan berbagai unsur masyarakat seperti ormas maka sejauhmana dan siapa yang paling dominan dari kalangan ormas tersebut?

Selanjutnya pasal 26 dan 30  juga menekankan perlunya memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam menetapkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi  hingga ke tes tahap akhir yaitu wawancara. Artinya tindakan affirmative yang diupayakan oleh pemerintah sudah sedemikian besar agar keterwakilan perempuan mencapai peningkatan.

Namun ada dua pertanyaan mendasari tulisan ini pertama  apakah perempuan Kal Bar sudah mempersiapkan  diri mereka dalam upaya merespon secara proaktif kebijakan yang responsive gender ini? Atau ada upaya-upaya lain baik yang dilakukan oleh individu maupun kelembagaan yang justru menjadikan kebijakan ini sebagai tameng sebagai pelengkap kuota saja bahkan cenderung masih ada yang meragukan pentingnya UU keterwakilan perempuan ini. Oleh itu penulis merasa penting untuk mengingatkan KPU prov Kal Bar agar lebih responsive dengan UU keterwakilan perempuan tersebut baik dalam menentukan siapa yang akan menjadi tim sel maupun yang akan menjadi anggota KPU kab kota.

Berdasarkan PKPU tersebut kaum perempuan sebenarnya memiliki peluang dan kesempatan yang besar untuk berpartisipasi dalam dunia politik, tidak hanya berperan  sebagai pelengkap memenuhi kuota 30% sebagaimana diharapkan oleh UU. Namun dengan adanya UU ini setidaknya membuka ruang dan    peluang perempuan  untuk menjadi partisipan aktif , bukan lagi sekedar partisipan pasif. Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sangat penting untuk direfleksikan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapatkan perhatian, utamanya terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan yang selama ini termarginalkan. Maka diperlukan affirmative action sebagai hukum dan kebijakan yang dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Affirmative action merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) atau langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hokum dan regulasi sebagai jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU. Regulasi kuota adalah bagian dari affirmative policy atau disebut juga diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan sosial tersebut teratasi.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 8, 9, dan 10 tentang tim seleksi yang terdiri dari 3 unsur yaitu akademisi, professional dan masyarakat. Unsur akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di perguruan tinggi atau tenaga pendidik yang bekerja di lembaga pendidikan setingkat SLTA jika tidak ada tenaga pendidik yang bekerja di perguruan tinggi. Unsur profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang social, politik dan pememrintahan, hukum, ekonomi dan jurnalistik. Unsur masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik. Dengan demikian dalam proses menyeleksi calon tim seleksi KPU kab kota, KPU prov Kal Bar harus mempertimbangkan asas keseimbangan dan keadilan diantara 3 unsur tersebut dan tentunya memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.  Sosialisasi perekrutan calon tim seleksi harus dilakukan secara transparan, adil  dan memperhatikan panduan berdasarkan PKPU no 02 tahun 2013.

Namun sungguh mengejutkan sekali setelah melihat 10 besar calon tim sel KPU kab kota, diantara para calon, perempuan hanya ada satu dari maksimal dua di kab kota tersebut dan itu pun bisa ditebak arah kepentingan siapa? Bayangkan seorang kepala dinas atau kepala bidang yang nota bene dipilih oleh atasannya langsung yaitu Bupati atau Walikota dengan ikatan dinas seperti itu sudah jelas independensinya perlu dipertanyakan kembali. Apakah benar akan mampu memiliki pendirian dan penilaian memilih anggota KPU kab kota berdasarkan ketentuan kompetensi, integritas dan independensi? Dan sepengetahuan saya, unsur akademisi yang mendaftar sebagai tim sel bukan orang yang tidak memiliki kompetensi. Mereka ada yang bidang ilmu s1 atau s3-nya adalah politik, hukum bahkan banyak menghasilkan tulisan dan pengalaman yang berkaitan dengan managemen penyelenggaraan pemilu, sistem politik dan UU kepemiluan.

Seperti saya katakan tadi proses seleksi anggota KPU kab kota ini adalah jelas ranah politik, banyak kepentingan politik parpol, kelompok masyarakat, elit politik dan elit pemerintahan yang menuntut diakomodasi salah satunya dimulai dari proses seleksi tim sel dan satu paket dengan anggota KPU itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari latar belakang ormas yang memback up nya ataupun jenis pekerjaan yang digeluti sekarang. Padahal dalam proses seleksi KPU isu ataupun pertanyaan yang ditanyakan kepada calon anggota KPU adalah yang berkaitan dengan managemen kepemiluan, sistem politik dan UU pemilu, namun lagi-lagi tidak terdapat azas keseimbangan latar belakang bidang ilmu  dan pengalaman yang kompeten  dalam hal managemen penyelenggaraan pemilu, pengetahuan tentang sistem politik dan UU kepemiluan. Contohnya ada dari satu kab itu tim seleksinya tidak terdapat unsur akademisi bidang ilmu Hukum dan sosial  politik namun yang dominan adalah unsur masyarakat dan pejabat daerah atau guru. Jika adapun dari nama yang masuk 10 besar tersebut untuk menuju tahap 5 besar unsur akademisi punya peluang kecil mengingat kuatnya tarik menarik kepentingan.

Perlu dipertanyakan kembali mengapa kuota perempuan yang masuk 10 besar hanya satu atau dua saja yang seharusnya lebih, jika alasannya adalah proses administrasi yang kurang lengkap, dan hal yang menjadi penilaian adalah profesionalisme kepatutan dan kelayakan, maka semua calon-calon tersebut bisa diminta melengkapi berkas. Berkas yang tidak lengkap itu juga sampai terjadi karena adanya kelalaian pihak  panitia di sekretariat KPU provinsi sendiri, yang seharusnya panitia khusus memeriksa kelengkapan yang dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima yang menyatakan berkas lengkap. Artinya sebelum berkas tesebut masuk ke meja anggota KPU provinsi perlu ditelaah terlebih dahulu oleh pihak sekretariat karena kemungkinan kecil ada unsur kesengajaan  peserta untuk tidak melengkapi berkasnya? Namun proses ini tidak terjadi, tidak ada pihak sekretariat yang memeriksa kelengkapan tersebut dan jikapun ada yang memeriksa tidak memberikan bukti tanda terima dan bukti pernyataan  kelengkapan berkas. Nah inilah yang perlu jadi pertimbangan jika proses seleksi tim sel saja sudah diwarnai aroma kepentingan kelompok yang dominan dan berkuasa bagaimana proses seleksi anggota KPU  kab kota nanti?, saya  rasa akan sama juga nasibnya. Jika ini tidak dikawal oleh pihak yang lebih independen dari unsur akademisi akan dibawa kemana politik bangsa ini?

Rakyat Kalbar harus sadar untuk lebih ketat lagi mengawal proses seleksi timsel dan anggota KPU kab kota, karena perlu diingat kembali kelima anggota KPU provinsi Kal Bar yang memegang amanah ini adalah milik bangsa Indonesia dan rakyat Kal Bar khususnya bukan milik kelompok tertentu apalagi kepentingan tertentu, berikan kesempatan kepada mereka sebagai asset bangsa ini untuk dapat bekerja secara profesiona dan   independen agar integritas kerja mereka benar benar mengacu kepada PKPU bukan berdasarkan kepentingan kelompok yang dominan atau kelompok yang berkuasa.

Harga independensi memang mahal..karena mempertaruhkan persahabatan bahkan kekerabatan dan mungkin menyebabkan kebencian dan permusuhan. Jika begitu besar rasa sakit yang diakibatkan..maka lebih baik hidup tanpa ada ikatan apapun meski ikatan ataupun jaringan tersebut adalah alat yang potensial mncapai cita-cita dan asa..tapi jika mempertaruhkan kebebasan dan kemerdekaan harga diri lebih  baik sendiri karena  tekanan itu yang menyebabkan kita tidak dapat merasakan  proses perjuangan mencapai kebenaran dan  keadilan…jika terlahir  sendiri maka matipun sendiri lalu mengapa masih sudi menjual kemerdekaan harga diri???. (beritanda)

Incoming search terms:

  • permasalahan dalam seleksi KPU Kabupaten/Kota
Updated: 19/09/2013 — 17:04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TransformasiNews © 2014 Frontier Theme
You might also likeclose