20 Paket Pekerjaan Di Ogan Ilir Diduga Bermasalah

TRANSFORMASINEWS.COM, INDRALAYA – Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada TA 2018 menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp.314.325.742.033,27 dan telah direalisasikan per 30 November 2018 sebesar Rp.l55.495.741.250,00 atau 49,47%.

Pemeriksaan fisik secara uji petik atas kegiatan Belanja Modal terkait infrastruktur terhadap 20 paket pekerjaan pada empat OPD diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.2.348.288.053,42.

Diantara paket tersebut ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yaitu Pembangunan Pasar Lokal Tradisional Kelurahan Tanjung Batu, Pembangunan Pasar Lokal Tradisional Desa Srikembang, Kecamatan Payaraman, Pembangunan Revitalisasi Sentra IKM Desa Tanjung Dayang, Pembangunan Pasar Lokal Tradisional Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Desa Ulak Kembahang I dilaksanakan oleh CV DUs berdasarkan Kontrak Nomor 642/06/PP.2-SPK/DIKBUD-Kab.OI/2018 tanggal 18 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.688.985.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018 bersama PPK, Penyedia dan Pengawas diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.l9.712.515,66.

Sedangkan pada Dinas Kesehatan adalah Rehabilitasi Puskesmas Kerinjing,Puskesmas Mekarsari, Puskesmas Seri Tanjung, Puskesmas Tanjung Batu, Puskesmas Pemulutan dan  Puskesmas Pegayut.

Sedangkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Peningkatan Jalan Ruas Embacang Jalan Ulak Kerbau – Sungai Rotan, Pembangunan Jembatan Besi Pinang Mas, Pembangunan Jembatan Besi Pulau Negara – Sarang Elang, Pembuatan Tembok Penahan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya, Peningkatan Jalan Ruas Penyandingan – Ulak Aur Standing, Rehab Saluran Sekunder DIR Ds. Tg. Serian Kec. Sungai Pinang, Peningkatan Jalan Kertabayang – Sukananti dan Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya (Lanjutan).

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Perindagkop UKM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan fisik belanja modal.Serta masing-masing PPK, Pengawas Lapangan, dan Panitia Penerima Basil Pekerjaan (PPHP) Dinas PUPR tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Sumber: binpers.com (mas) 

Posted by: Admin